Krimsus86.com/Karawang _
Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali diguncang kritik pedas. Kali ini, suara lantang datang dari Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, atau yang akrab disapa Askun. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Askun menyebut Dishub sebagai lembaga yang “punya akal, tapi tak berpikir,” mengutip lirik legendaris Rhoma Irama untuk melukiskan betapa tumpulnya respons Dishub terhadap persoalan transportasi dan perparkiran di Karawang.
“Mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkutan kota banyak yang tak layak, dan jawabannya hanya ‘saya baru menjabat’? Itu jawaban ngaco, tidak bisa diterima!” tegasnya, membuat suasana semakin memanas.
Askun menyoroti parkir liar yang bertahun-tahun jadi biang kemacetan dan rawan kecelakaan. Ia menyebut titik-titik vital seperti depan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, hingga kantor Bapenda semakin semrawut karena Dishub tak memberi solusi.
“Jalan sudah sempit, masih dipakai parkir. ASN semua bawa mobil, tamu tidak dapat tempat, akhirnya parkir sembarangan. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab?” kecamnya.
Lebih jauh, ia menuding budaya “asal bapak senang” (ABS) kian merajalela di birokrasi. Menurutnya, kepala dinas hanya sibuk ikut konvoi bupati, tapi menutup mata pada penderitaan rakyat.
“Kepala dinas itu pelayan rakyat, bukan pengawal pribadi bupati. Jangan hanya ikut di belakang, kerja dong! Berikan solusi, bukan alasan,” tukas Askun dengan suara bergetar menahan geram.
Tak berhenti di sana, ia juga mempertanyakan kejanggalan dalam uji KIR kendaraan umum. Angkot-angkot tua yang tak layak jalan masih bebas berkeliaran. Anggaran untuk marka jalan pun dianggapnya hanya jadi ajang pemborosan.
“Marka dibuat di jalan sempit, ujungnya buang anggaran. Angkot pada berterbangan, layak jalan atau tidak urusan belakangan. Kontrolnya? Tidak ada sama sekali!” sindirnya keras.
Askun juga menyentil praktik pungutan liar, termasuk di area kepolisian. Ia menyebut biaya parkir di Mapolres Karawang yang diduga mencapai Rp10 ribu per kendaraan. “Katanya melayani masyarakat, tapi malah masyarakat yang dipalak. Uangnya ke mana? Jadi PAD atau masuk kantong pribadi?” ucapnya, menohok.
Menutup pernyataannya, Askun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, agar segera mengevaluasi kinerja Kadishub. Jika perlu, jabatan itu harus diisi orang yang benar-benar kompeten. “Kalau tidak mampu, ganti saja! Jangan jadi kepala dinas yang punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Karawang butuh solusi, bukan retorika murahan,” tandasnya.
(Red)*
