BUOL, SULAWESI TENGAH — KRIMSUS86.COM — 17 September 2026 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buol melakukan pengawalan dan penjagaan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di antaranya SPBU Kali dan SPBU Kampung Bugis.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus mendukung pengawasan terhadap proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat.
Pengawasan menjadi perhatian di tengah sorotan masyarakat mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, termasuk penggunaan barcode, antrean kendaraan, serta adanya informasi mengenai dugaan penawaran jasa barcode di sekitar kawasan SPBU.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, personel Satpol PP ditempatkan di lokasi untuk membantu menjaga situasi tetap tertib dan mengawal aktivitas pelayanan. Kehadiran petugas diharapkan dapat mencegah potensi gangguan ketertiban serta mendukung proses distribusi BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
BUKAN SEKADAR MENJAGA ANTREAN
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya menyangkut persoalan antrean kendaraan. Hal yang menjadi perhatian adalah memastikan BBM bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak serta proses pelayanan berlangsung secara tertib dan transparan.
Karena itu, pengawasan di SPBU Kali dan Kampung Bugis perlu dilakukan secara konsisten. Selain menjaga ketertiban, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat pengawas, pengelola SPBU, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memastikan mekanisme penyaluran berjalan sebagaimana ketentuan.
Informasi mengenai dugaan praktik penawaran jasa barcode juga perlu diverifikasi oleh pihak berwenang agar dapat diketahui apakah aktivitas tersebut benar terjadi dan, apabila terbukti melanggar ketentuan, dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.
MASYARAKAT MENUNGGU HASIL PENGAWASAN
Penempatan personel Satpol PP di kawasan SPBU diharapkan tidak berhenti pada pengamanan antrean, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan yang memberikan dampak nyata terhadap ketertiban pelayanan BBM bersubsidi.
Masyarakat kini menantikan hasil dari langkah tersebut, antara lain apakah antrean dapat lebih tertib, penggunaan barcode berjalan sesuai mekanisme, serta distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung tepat sasaran.
Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan transparan diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat pengguna BBM bersubsidi.
Reporter: Syafri Sakula, S.IP
BIRO BUOL, SULAWESI TENGAH
KRIMSUS86.COM
