JAKARTA — KRIMSUS86.COM — 17 September 2026 — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan arah baru dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memperkuat perekonomian nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Harapan tersebut disampaikan Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Menurutnya, Menteri Keuangan yang baru memiliki tantangan strategis dalam menjaga kesehatan APBN sekaligus menghadapi berbagai dinamika ekonomi global, termasuk tekanan nilai tukar dan kekuatan dolar Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih pada Senin, 14 September 2026 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Prof. Sutan Nasomal menilai pengalaman Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya, terutama dalam menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan negara.
“Selamat kepada Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap hadir energi baru dalam pengelolaan keuangan negara. Saya meyakini dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Menkeu baru dapat menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk tekanan dolar terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Prof. Sutan Nasomal, Rabu (17/9/2026).
Menurutnya, tantangan ekonomi nasional tidak hanya berkaitan dengan nilai tukar, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak nyata hingga ke daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, dan tantangan pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan transfer ke daerah perlu memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Prof. Sutan Nasomal juga mendorong penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, dukungan terhadap daerah tidak harus diberikan dengan pola yang sama. Daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, jumlah penduduk, maupun kemampuan fiskal yang berbeda membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya,” tegasnya.
Ia juga berharap Kementerian Keuangan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Masukan dari daerah dinilai penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makro, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan.
Selain itu, kebijakan fiskal diharapkan semakin diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal berharap Menteri Keuangan yang baru dapat membangun keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah, sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana, kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan dan pembangunan, sekaligus tetap menjaga kesehatan APBN,” katanya.
Terkait pernyataannya mengenai kemampuan menghadapi dolar, Prof. Sutan Nasomal menempatkannya sebagai optimisme terhadap kepemimpinan Menkeu baru. Adapun perkembangan nilai tukar rupiah dan efektivitas kebijakan pemerintah tetap perlu dilihat berdasarkan data ekonomi serta kebijakan yang dijalankan ke depan.
Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada saat pelantikan menyampaikan bahwa pengalaman dan kompetensi Suahasil diharapkan dapat mendukung penguatan pengelolaan APBN, fiskal pusat dan daerah, serta tata kelola keuangan negara.
(Red//Tim KRIMSUS86.COM)
