JAKARTA| Krimsus86.com, 10 Juli 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tengah menjadi perhatian publik.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai adanya usulan agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengundurkan diri dari jabatannya guna memberikan ruang bagi proses hukum yang objektif dan menjaga kredibilitas institusi penegak hukum.
Menurut M. Nurullah RS, apabila seorang pejabat sedang menghadapi proses hukum, langkah untuk tidak menjalankan jabatan selama proses tersebut berlangsung dapat menjadi bagian dari upaya menjaga integritas lembaga serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Prinsipnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Integritas lembaga penegak hukum harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat dan negara,” ujar M. Nurullah RS, Jumat (10/7/2026).
Ia juga menyoroti informasi mengenai penyitaan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki aparat penegak hukum. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Umum DPP PWDPI menegaskan bahwa dugaan adanya jaringan yang memanfaatkan aktivitas penukaran valuta asing (money changer) sebagai sarana pencucian uang perlu diusut secara menyeluruh apabila didukung alat bukti yang cukup.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik pencucian uang yang merugikan negara. Jika memang terdapat jaringan yang terlibat, maka harus dibongkar hingga ke akar-akarnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, M. Nurullah RS berharap apabila nantinya terjadi pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, sosok yang dipilih merupakan figur yang memiliki integritas, profesionalisme, serta komitmen kuat dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.
“Kami berharap kepemimpinan di institusi penegak hukum diisi oleh figur yang bersih, berintegritas, dan berani menegakkan hukum demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
(Humas DPP PWDPI)
Pewarta: M.Dahlan
