Palu | Krimsus86.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat yang digelar di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026), membahas strategi pengendalian inflasi menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya langkah antisipatif sejak dini guna mengendalikan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Ia mengakui bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2025 sempat menghadapi tantangan, namun berkat kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap terjaga dalam kondisi terkendali.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada pada angka 3,31 persen dan masih dalam kategori sehat. Capaian ini merupakan hasil kerja keras TPID serta dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh pihak terkait,” ujar Wagub dr. Reny.
Ia menjelaskan bahwa terdapat empat daerah yang menjadi fokus utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tolitoli, dan Luwuk, karena wilayah tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap pergerakan harga. Berkat langkah pengendalian yang konsisten, posisi inflasi Sulawesi Tengah yang sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional kini berhasil distabilkan.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Wagub menegaskan bahwa harga pangan berpotensi mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar serta pemantauan langsung terhadap harga komoditas strategis, seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
Dalam rapat tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang;
Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah serta penguatan koordinasi dengan Bulog;
Pelaksanaan operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca;
Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif;
Monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID;
Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember 2025. Bank Indonesia merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., memaparkan hasil analisis data inflasi Ramadan periode 2023–2025. Ia menegaskan bahwa komoditas beras secara konsisten mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi karakteristik Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait. Kehadiran lintas sektor ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Penulis: Nofli
