JAKARTA KRIMSUS86.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Bima, pemanfaatan teknologi AI harus didukung oleh ekosistem data yang kuat, infrastruktur digital yang memadai, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Dengan demikian, perkembangan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Merdeka AI Summit bertajuk “Cloudeka Sovereign for Future Enterprise” yang berlangsung di Sudirman Hall, Sequis Tower, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bima menjelaskan bahwa salah satu tantangan pemerintah daerah saat ini adalah membangun ekosistem digital yang mampu menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing wilayah.
Menurutnya, pemanfaatan data dan AI dapat membantu pemerintah daerah melakukan analisis, pemetaan potensi, serta menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
“Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan. Harus bisa melihat peluang apa yang ada dan ruang apa yang diciptakan,” ujar Bima.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan AI tidak cukup hanya diukur dari peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi tersebut harus diarahkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.
Bima menilai masih terdapat kesenjangan dalam persepsi masyarakat terhadap manfaat AI. Selama ini, pemanfaatan AI lebih banyak dipahami sebagai sarana meningkatkan produktivitas, sementara kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan masih perlu diperkuat.
“Kita lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, keberlanjutan, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa peningkatan investasi AI di Indonesia perlu diimbangi dengan strategi yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemerintahan.
Ia menyebut Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang dirancang hingga 2045 sebagai pedoman pengembangan dan pemanfaatan AI secara berkelanjutan.
Dalam strategi tersebut terdapat empat pilar utama, yakni riset dan inovasi, infrastruktur dan data, pengembangan talenta atau sumber daya manusia, serta etika dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Menurutnya, aspek etika harus menjadi perhatian penting seiring semakin luasnya penggunaan AI, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun dunia usaha.
“Empat ini sudah menjadi bagian dari strategi kita. Nah, kemudian, hari ini juga negara kita menuju visi yang sangat strategik, yaitu Satu Data Indonesia,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Bima menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur digital dan integrasi data antarlembaga pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) adalah memperkuat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama penduduk.
Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelarasan berbagai basis data pemerintah, termasuk data tunggal sosial ekonomi nasional, sekaligus memperkuat aspek keamanan jaringan dan pusat data.
“Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain,” tambah Bima.
Ia menambahkan, penguatan teknologi informasi dan kualitas data menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan responsif. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aparatur pemerintahan serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Bima turut menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat dan presisi dalam berbagai sektor pemerintahan. Data yang berkualitas diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan, memastikan penyaluran program pemerintah tepat sasaran, mendukung penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan demokratis, hingga memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan.
“Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan enggak melenceng. Kita perlu data untuk proses politik, untuk Pemilu yang akuntabel dan demokratik. Kita perlu data untuk memastikan kedaulatan pangan,” tandasnya.
Kegiatan Merdeka AI Summit tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director/CEO Lintasarta Armand Hermawan, President Director/CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, serta Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono.
Melalui penguatan kedaulatan AI, integrasi data, dan infrastruktur digital, pemerintah diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan publik sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
(M. Dahlan//Redaksi)
