JAKARTA KRIMSUS86.COM— Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo atau yang akrab disapa Utat Bowo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, pemerintah mendorong penguatan peran TPAKD sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Salah satu upaya yang didorong adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan akses kredit, termasuk melalui koordinasi dengan perbankan Himbara. Skema penjaminan atau dukungan pemerintah daerah, apabila diterapkan, perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.
Dalam arah kebijakan yang disampaikan pada Rakornas TPAKD, perluasan penyaluran kredit menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Berdasarkan informasi yang disampaikan, penyaluran kredit yang pada 2026 mencapai lebih dari Rp54 triliun ditargetkan meningkat hingga Rp400 triliun pada 2027.
Perluasan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah.
Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi salah satu prioritas agar masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan keuangan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonominya.
Selain memperluas pembiayaan produktif, kemudahan akses terhadap layanan keuangan resmi diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari praktik rentenir serta pinjaman online ilegal yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi berkepanjangan.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bergerak cepat untuk mengoptimalkan peluang program pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan Himbara menjadi langkah penting agar masyarakat Buol dapat memperoleh informasi, pendampingan, serta akses terhadap berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Pemda Buol akan gerak cepat menangkap peluang ini demi masyarakat Buol. Kita akan bersinergi dengan semua lembaga keuangan dan Himbara untuk membantu kemudahan masyarakat mendapatkan akses keuangan, baik berupa bantuan, hibah, maupun pinjaman,” ujar Utat Bowo.
Ia berharap, tindak lanjut kebijakan tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan literasi keuangan agar fasilitas pembiayaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
Melalui langkah tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan penyaluran kredit, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol.
Reporter: Stafri Sakula, S.IP.
