SINTANG, KRIMSUS86.COM — Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat di tengah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
Keluhan warga tersebut terjadi hingga Minggu (20/9/2026). Sejumlah masyarakat mengaku terpaksa membeli Pertalite dari pengecer karena tidak mampu menunggu antrean panjang di SPBU, sementara stok BBM di sejumlah lokasi disebut cepat habis.
“Saya dapat Rp17.000 per liter di pengecer. Mau antre di SPBU tidak sanggup, antreannya panjang sekali. Ketika giliran kami tiba, minyaknya sudah habis. Jadi terpaksa beli di sini walaupun mahal,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Minggu (20/9/2026).
Persoalan harga BBM di tingkat pengecer ini muncul bersamaan dengan keluhan masyarakat mengenai keterbatasan pasokan Pertalite di sejumlah SPBU.
Sebelumnya, Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Subsidi Kabupaten Sintang juga telah melakukan pengecekan terhadap enam SPBU di dalam Kota Sintang pada 8 September 2026. Pengawasan tersebut dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan Pertalite.
Dalam perkembangan lainnya, polisi pada September 2026 juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah SPBU di Sintang dan menemukan kendaraan yang disebut menggunakan tangki modifikasi berkapasitas besar. Temuan tersebut didalami sebagai indikasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Harga Pengecer Jadi Sorotan
Harga Pertalite sebesar Rp17.000 per liter di tingkat pengecer menjadi perhatian karena jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi BBM bersubsidi pada lembaga penyalur.
Namun, berdasarkan keterangan Kepala Disperindagkop Kabupaten Sintang yang diberitakan RRI pada 25 Agustus 2026, ketentuan HET BBM di Sintang berlaku pada SPBU resmi. Pemerintah daerah disebut tidak memiliki kewenangan menetapkan HET untuk BBM yang dijual di tingkat pengecer atau kios eceran.
Karena itu, dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan harga pengecer perlu diverifikasi berdasarkan regulasi yang benar-benar berlaku serta kewenangan masing-masing instansi.
Warga Minta Distribusi BBM Dibenahi
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi Pertalite, mulai dari penyalur resmi hingga peredaran BBM di lapangan.
Warga juga meminta agar pasokan Pertalite di SPBU ditingkatkan sehingga antrean tidak berlangsung berjam-jam dan masyarakat tidak berada dalam posisi terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi.
Selain persoalan harga, transparansi distribusi juga dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Dasar Hukum Perlu Diverifikasi
UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memang mengatur perdagangan dalam negeri, pengawasan, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan. Namun, ketentuan sanksi tidak dapat langsung diterapkan hanya berdasarkan adanya perbedaan harga; unsur pelanggaran dan pasal yang tepat harus disesuaikan dengan fakta serta regulasi yang berlaku.
Demikian pula UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, tetapi penerapan sanksinya tetap harus berdasarkan unsur pelanggaran yang terbukti.
Dengan demikian, informasi mengenai harga Pertalite Rp17.000 per liter di tingkat pengecer perlu menjadi bahan pengawasan dan klarifikasi oleh instansi terkait, khususnya mengenai asal BBM, mekanisme distribusi, status pengecer, serta dasar penetapan harga yang digunakan.
Masyarakat berharap persoalan antrean panjang, keterbatasan pasokan, dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer dapat segera mendapatkan solusi sehingga kebutuhan energi masyarakat Kabupaten Sintang tetap terpenuhi secara tertib dan sesuai ketentuan.
Pewarta: Diki Candra
KRIMSUS86.COM — Tegas, Lugas, Terpercaya
