PESAWARAN, KRIMSUS86.COM — Pelaksanaan pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menjadi sorotan tim media. Pekerjaan yang disebut menggunakan anggaran APBN sebesar Rp195 juta tersebut diduga mengalami ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan melewati batas waktu pelaksanaan yang ditentukan.
Berdasarkan hasil peninjauan tim media di lapangan, terdapat sejumlah aspek pekerjaan yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, terutama terkait metode pelaksanaan, komposisi campuran material, serta ketebalan hamparan pasir yang dipersoalkan dalam pekerjaan tersebut.
Takaran Adukan Dipertanyakan
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterangan seorang pekerja yang menyampaikan bahwa takaran adukan untuk pekerjaan paving dilakukan berdasarkan perkiraan atau sekadar “kira-kira saja”.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi mutu campuran material yang digunakan. Dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber dari anggaran negara, pelaksanaan teknis semestinya mengacu pada spesifikasi, metode kerja, serta ketentuan mutu yang telah ditetapkan.
Selain itu, tim media juga menyoroti dugaan tidak digunakannya hamparan pasir dengan ketebalan 5 sentimeter sebagaimana yang dipersoalkan dalam pemeriksaan lapangan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu diverifikasi melalui pengukuran teknis, pemeriksaan dokumen perencanaan, gambar kerja, spesifikasi kontrak atau petunjuk teknis, serta keterangan dari pihak yang berwenang.
Apabila ketidaksesuaian benar-benar ditemukan, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar kualitas pekerjaan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang diharapkan masyarakat.
Pelaksana Belum Berhasil Dikonfirmasi
Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, tim media telah berupaya menemui pihak pelaksana, Pur Bayan, beberapa kali di lokasi pekerjaan. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Tim media juga mendatangi kediamannya untuk meminta klarifikasi. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena pihak yang bersangkutan belum berhasil ditemui.
Dengan demikian, penjelasan mengenai metode pelaksanaan, penggunaan material, kesesuaian spesifikasi, serta alasan dugaan keterlambatan pekerjaan masih diperlukan untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.
Pengawas Sampaikan Akan Melakukan Pembongkaran
Sementara itu, Diky selaku pengawas kegiatan P3A-TGAI, ketika dikonfirmasi di kantornya beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan guna memeriksa kondisi pekerjaan yang dipersoalkan.
Setelah melakukan peninjauan bersama rombongan ke lokasi, Diky menyatakan bahwa bagian pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis akan segera dibongkar.
Namun, berdasarkan kunjungan ulang tim media ke lokasi, pembongkaran sebagaimana disampaikan pengawas tersebut belum terlihat dilaksanakan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan dan kepastian pelaksanaan tindakan korektif terhadap pekerjaan yang dipersoalkan.
Apabila hasil pemeriksaan teknis memang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan, termasuk jadwal pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta pihak yang bertanggung jawab memastikan mutu pekerjaan.
Pernyataan mengenai rencana pembongkaran juga perlu ditindaklanjuti secara jelas agar tidak berhenti pada sebatas komitmen tanpa pelaksanaan yang dapat dipantau.
Pengawasan dan Transparansi Harus Diperkuat
Pekerjaan P3A-TGAI merupakan bagian dari upaya peningkatan tata guna air irigasi yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan pengelolaan air dan aktivitas pertanian.
Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Tim media meminta pengawas kegiatan dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, volume fisik, penggunaan material, kesesuaian spesifikasi, serta kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau terdapat bagian yang memerlukan perbaikan.
Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, pihak pelaksana perlu diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan teknis. Sementara itu, apabila terdapat indikasi pelanggaran administratif maupun hukum, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing instansi.
Aparat Diminta Menindaklanjuti Jika Ditemukan Indikasi Pelanggaran
Tim media juga mendorong agar dugaan ketidaksesuaian dalam pekerjaan yang bersumber dari APBN tersebut ditindaklanjuti secara objektif dan profesional.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penanganan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, setiap dugaan pelanggaran harus tetap dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah. Penilaian mengenai adanya kerugian negara maupun unsur tindak pidana tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan atau temuan visual di lapangan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, sesuai peruntukan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai pelaksanaan pekerjaan P3A-TGAI di Desa Paguyuban, termasuk hasil pemeriksaan teknis dan tindak lanjut atas dugaan ketidaksesuaian yang menjadi sorotan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih membuka ruang bagi pihak pelaksana, pengawas kegiatan, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.
(Wawan // Tim)
KRIMSUS86.COM — Tegas, Lugas, Terpercaya
