LUWU, SULAWESI SELATAN – KRIMSUS86.COM ,Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tombak Keadilan mengecam dugaan ketidakadilan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan yang berkaitan dengan aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Persoalan tersebut mencuat setelah pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum menerima penyelesaian hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga. Sementara itu, menurut keterangan pihak ahli waris dan LBH Tombak Keadilan, terdapat dugaan pembayaran kepada sejumlah pihak yang disebut hanya berkaitan dengan tanaman tumbuh di atas lahan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pendataan, verifikasi kepemilikan tanah, penetapan penerima kompensasi, serta dasar hukum pembayaran yang telah dilakukan.
LBH Tombak Keadilan melalui Muh. Jufri menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses penyelesaian hak atas tanah. Pihaknya meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan proses tersebut diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah nama pejabat dan unsur pemerintahan daerah, yakni Bupati Luwu, Camat Latimojong, Kepala Desa Boneposi, serta Kepala Desa Ranteballa, turut disebut dalam pernyataan pihak LBH terkait persoalan tersebut. Namun, keterkaitan maupun dugaan tanggung jawab masing-masing pihak masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui proses hukum.
LBH Tombak Keadilan menilai bahwa apabila benar terdapat pemanfaatan atau penguasaan tanah tanpa penyelesaian hak kepada pemilik yang sah, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas masalah administrasi pembayaran.
Hal itu juga menyangkut perlindungan hak kepemilikan dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Secara khusus, Pasal 36 ayat (1) dan (2) mengatur perlindungan hak milik serta larangan perampasan hak milik secara sewenang-wenang dan melawan hukum. Sementara Pasal 37 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai pencabutan hak milik untuk kepentingan umum yang harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut LBH, persoalan utama yang harus mendapatkan jawaban secara terbuka adalah siapa pemilik atau pemegang hak yang sah, bagaimana proses penentuan penerima pembayaran dilakukan, serta apakah hak seluruh pihak yang berhak telah diselesaikan.
Melalui Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., yang disebut sebagai perwakilan ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, pihak keluarga menyampaikan tuntutan agar PT Masmindo Dwi Area segera memberikan kepastian dan menyelesaikan persoalan hak atas lahan yang mereka klaim sebagai warisan leluhur.
Pihak ahli waris menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tanah harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan dokumen kepemilikan serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Segera selesaikan pembayaran hak atas lahan milik leluhur kami. Apabila tidak dapat menyelesaikannya, kami meminta Masmindo menghentikan aktivitas dan meninggalkan lahan yang masih menjadi sengketa sampai ada penyelesaian yang sah. Kami akan menempuh proses hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” demikian penegasan pihak ahli waris melalui Dr. Basir Sagena.
Pihak ahli waris berharap perusahaan tidak mengabaikan tuntutan tersebut dan segera membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak ahli waris menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
Menurut keterangan pelapor, mereka telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Sejumlah saksi dari pihak pelapor juga disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Pihak ahli waris menyatakan memberikan kepercayaan kepada Polda Sulsel agar penanganan laporan tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka berharap penyidik dapat memeriksa seluruh dokumen kepemilikan tanah, riwayat penguasaan lahan, bukti pembayaran, keterangan saksi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut secara menyeluruh.
Dengan demikian, duduk perkara dapat menjadi terang dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
LBH Tombak Keadilan mendesak PT Masmindo Dwi Area agar memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembayaran, dasar penentuan penerima kompensasi, dokumen pelepasan hak, serta status hukum lahan yang sedang dipersoalkan.
Pemerintah Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong, serta pemerintah desa terkait juga diharapkan memberikan klarifikasi mengenai proses pendataan, verifikasi kepemilikan tanah, dan penetapan pihak penerima pembayaran.
KRIMSUS86.COM menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Masmindo Dwi Area, Bupati Luwu, Camat Latimojong, Kepala Desa Boneposi, Kepala Desa Ranteballa, maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan belum merupakan kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh pihak-pihak yang disebutkan.
Persoalan ini menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga transparansi investasi, perlindungan hak kepemilikan masyarakat, serta kepastian hukum di Kabupaten Luwu.
INVESTASI HARUS BERJALAN SESUAI HUKUM. HAK AHLI WARIS TIDAK BOLEH DIABAIKAN, DAN KEADILAN HARUS DITEGAKKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Narasumber:
1. Ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi – Dr. Basir Sagena, S.E., M.M.
2. LBH Tombak Keadilan – Muh. Jufri.
(MJ@19//RED)
