SINTANG, KALIMANTAN BARAT – KRIMSUS86.COM – Kepala Desa Baung Sengatap, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Muryadi, S.Sos., memberikan penjelasan terkait pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (11/11/2026), di Sintang, Muryadi menegaskan bahwa penggunaan anggaran desa, khususnya pencairan Dana Desa tahap pertama Tahun 2026, menurutnya telah direalisasikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan kemasyarakatan. Di antaranya belanja operasional pemerintahan desa, pembayaran honorarium perangkat desa, honorarium anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operasional Posyandu, honorarium tokoh adat, petugas perlindungan masyarakat (Hansip), serta sejumlah kebutuhan lainnya.
“Untuk pencairan Dana Desa tahap pertama tahun 2026, semuanya sudah dibelanjakan oleh bendahara desa. Penggunaannya untuk berbagai kebutuhan desa, termasuk pembayaran honorarium dan operasional kegiatan kemasyarakatan. Seluruh pengeluaran keuangan desa tercatat secara jelas dan terperinci,” jelas Muryadi.
Namun demikian, Muryadi mengakui bahwa proses penyelesaian administrasi dan publikasi laporan penggunaan anggaran belum sepenuhnya dirampungkan.
“Hanya saja, kami belum sempat memposting seluruh kegiatan maupun administrasinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muryadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dirinya telah mempercayakan pelaksanaan tugas teknis kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa agar penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, sebagai kepala desa, tanggung jawab utama adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Intinya, persoalan penggunaan Dana Desa di Baung Sengatap sudah saya percayakan kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk dikelola sesuai kebutuhan desa. Tugas saya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat Desa Baung Sengatap. Selain itu, juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Terkait pengawasan, Muryadi menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Meski demikian, pengelolaan keuangan desa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa secara kelembagaan. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, kelengkapan bukti transaksi dan belanja, serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi tersebut juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi KRIMSUS86.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi lanjutan kepada Pemerintah Desa Baung Sengatap maupun pihak terkait, termasuk apabila terdapat dokumen pendukung atau penjelasan tambahan mengenai realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan Kepala Desa Baung Sengatap dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan audit atas penggunaan anggaran desa.
Penulis: Alex
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA
