JAKARTA KRIMSUS86.COM – Guru Besar dan Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara maju di bidang teknologi dan infrastruktur internet.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pasar internet yang sangat besar sehingga berpeluang menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara berteknologi maju, seperti negara-negara Eropa, Jepang, China, serta negara lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan internet nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan internet Indonesia. Silakan bekerja sama dengan negara mana pun, baik Eropa, Jepang, China maupun negara maju lainnya, sepanjang dilandasi kesepahaman, saling menghormati, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak,” ungkap Prof. Sutan Nasomal.
Ia menegaskan, kerja sama internasional harus dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan negara. Indonesia tidak boleh berada dalam posisi yang mudah ditekan hanya karena membutuhkan dukungan teknologi maupun infrastruktur internet dari negara lain.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti pentingnya sikap tegas pemerintah apabila terdapat mitra kerja sama yang menggunakan ancaman pemutusan kabel internet sebagai alat tekanan terhadap Indonesia.
Menurutnya, apabila benar terdapat ancaman atau intimidasi semacam itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan kerja sama terkait serta mempertimbangkan alternatif kemitraan dengan negara lain yang lebih mengedepankan prinsip saling menghormati.
“Indonesia tidak boleh direndahkan atau diintimidasi oleh negara mana pun hanya karena kebutuhan internet. Kita memiliki pasar yang besar dan posisi strategis. Jangan sampai kebutuhan nasional justru dijadikan alat untuk menekan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa kabel internet bawah laut bukan satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional. Pemerintah perlu membuka peluang terhadap berbagai teknologi alternatif, termasuk jaringan satelit, sistem komunikasi berbasis teknologi terbaru, serta pengembangan infrastruktur internet yang lebih beragam.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap satu jalur infrastruktur dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan komunikasi nasional. Terlebih, kabel bawah laut berpotensi mengalami gangguan akibat kerusakan teknis, aktivitas manusia, maupun situasi konflik geopolitik dan peperangan.
Karena itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar semakin aktif membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara maju dan perusahaan teknologi internasional yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pasar internet Indonesia.
“Komdigi harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara-negara maju yang memiliki teknologi internet berkualitas. Indonesia harus mempunyai banyak pilihan, tidak boleh bergantung hanya kepada satu negara atau satu jalur infrastruktur. Keamanan dan kelangsungan akses internet rakyat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kemandirian internet merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Infrastruktur digital tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan komunikasi masyarakat, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, pendidikan, perekonomian, keamanan negara, hingga aktivitas pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah harus mulai memperkuat kemandirian teknologi nasional melalui diversifikasi jaringan, pembangunan infrastruktur digital dalam negeri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem perlindungan terhadap ancaman siber.
“Indonesia harus mandiri dan merdeka dalam menentukan arah kebijakan internet nasional. Kita boleh bekerja sama dengan negara mana pun, tetapi kerja sama tersebut harus berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena ketergantungan yang membuat Indonesia kehilangan posisi tawar,” tambahnya.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., dikenal sebagai pemerhati Indonesia, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) atau Association of Young Indonesian Advocates, Ketua Umum YPLBH Profesor Dr. Sutan Nasomal, Rektor UBNB, Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass, serta Ketua Umum YP BRIGIP.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian terkait dapat menjadikan persoalan kemandirian internet sebagai salah satu agenda strategis nasional.
Dengan memperluas kemitraan internasional, memperkuat infrastruktur dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber teknologi, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem internet yang aman, stabil, berdaulat, dan mampu mendukung kemajuan bangsa.
(RED/ KRIMSUS86.COM)
