BUOL | Krimsus86.com — Pemerintah Kabupaten Buol mulai melakukan evaluasi terhadap kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi melalui kegiatan Entri Meeting Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi, Senin (7/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Buol tersebut menjadi langkah awal dalam memetakan tingkat maturitas penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Evaluasi tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi dan dokumen, tetapi juga melihat sejauh mana sistem pengendalian intern telah diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah perangkat daerah dan sektor strategis menjadi fokus evaluasi, khususnya terkait ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, serta perangkat daerah wajib yang meliputi Inspektorat, Bappeda dan BPKAD.
Dalam proses evaluasi, berbagai aspek turut menjadi perhatian, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, pengawasan, hingga penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Target Level 3 Penuh
Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan hasil evaluasi dapat membawa penerapan SPIP daerah mencapai Level 3 penuh atau kategori “Terdefinisi”.
Level tersebut mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern tidak hanya didukung oleh regulasi dan prosedur, tetapi juga telah diarahkan untuk diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Semoga hasil evaluasi kali ini bisa menempatkan Kabupaten Buol pada level 3 penuh (Terdefinisi),” ujar perwakilan tim evaluator.
Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah yang menjadi objek evaluasi untuk memastikan sistem pengendalian intern benar-benar berjalan secara efektif.
Penerapan SPIP yang baik diharapkan mampu memastikan setiap program pemerintah memiliki perencanaan yang jelas, pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, risiko yang teridentifikasi dan terukur, serta pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, aspek ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan ekstrem merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, efektivitas perencanaan, ketepatan sasaran program, pengelolaan anggaran serta pengawasan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Evaluasi SPIP juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buol untuk mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap kesalahan, pemborosan maupun potensi penyimpangan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Buol diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan terukur, sehingga peningkatan kualitas pengendalian intern tidak hanya tercermin dalam capaian level SPIP, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Sumber: Diskominfo-SP
Reporter: Syafri Sakula, S.IP
BIRO BUOL
KRIMSUS86.COM — Tegas, Lugas, Terpercaya
