JAKARTA, KRIMSUS86.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama DPRD Muba menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan penguatan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis terkait Dana Bagi Hasil (DBH) serta upaya penguatan kapasitas fiskal Kabupaten Musi Banyuasin.
Rombongan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. H. Syafaruddin, M.Si., bersama Ketua Komisi II DPRD Muba, Jon Kenedi, S.H. Kehadiran mereka diterima Kepala Seksi Wilayah I Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sahlia, beserta jajaran.
Turut mendampingi Ketua Komisi II DPRD Muba, H. Amri Andi, Afrizal, S.T., Budi Haryanto, dan Taiwan.
Sementara dari jajaran Pemkab Muba hadir Kepala BKPSDM H. Pathi Riduan, S.E., ATD., M.M., Kepala Bapperida Dr. H. Mursalin, S.E., M.M., Plt. Kepala Bapenda Noor Yosept Saat, S.T., M.T., Sekretaris BPKAD Zukashmir, SSTP., M.Ec.Dev., serta Kabag Hukum Setda Muba Yunita, S.H., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Muba memaparkan kondisi kemampuan fiskal Kabupaten Musi Banyuasin yang masih menghadapi tekanan. Sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, Muba memiliki kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat.
Namun, di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan serta kewajiban pemerintah.
“Kami datang ke Kemendagri untuk mencari solusi terbaik terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya optimalisasi Dana Bagi Hasil. Harapan kami, kapasitas fiskal Muba semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dan berbagai kewajiban pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Syafaruddin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Muba, Jon Kenedi, S.H., menegaskan bahwa DPRD Muba akan terus mengawal perjuangan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurutnya, kemampuan fiskal yang sehat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian terhadap berbagai kewajiban pemerintah daerah.
“DPRD akan terus mengawal setiap langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak Kabupaten Musi Banyuasin. Fiskal yang kuat akan berdampak langsung terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jon Kenedi.
Dalam kesempatan tersebut, Sahlia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendampingan terhadap daerah-daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fiskal.
Tim tersebut nantinya akan memberikan asistensi dalam pembahasan berbagai persoalan keuangan daerah, termasuk pemenuhan belanja pegawai dan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan antara Pemkab dan DPRD Muba dengan jajaran Kemendagri tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kondisi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemkab dan DPRD Muba menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi konkret atas berbagai persoalan keuangan daerah.
Dengan adanya penguatan fiskal, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin tetap berjalan, pelayanan publik semakin optimal, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.(Enis//red)
