SEKAYU, KRIMSUS86.COM – Rencana kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ke Jakarta menjadi sorotan sejumlah kalangan. Agenda tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, khususnya terkait efektivitas dan relevansinya dalam memperjuangkan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kondisi fiskal daerah.
Sorotan muncul setelah beredarnya Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Muba yang memuat agenda kunjungan ke Komisi II DPR RI serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai, apabila tujuan utama kunjungan adalah memperjuangkan DBH, transfer keuangan pusat ke daerah, serta persoalan fiskal Kabupaten Musi Banyuasin, maka lembaga yang dinilai memiliki kewenangan langsung dalam pembahasan tersebut adalah Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Kementerian Keuangan.
Aktivis Wendy Santos mempertanyakan alasan Komisi II DPR RI dijadikan salah satu tujuan utama kunjungan.
“Kalau tujuan utamanya memperjuangkan sisa DBH dan persoalan fiskal daerah, logikanya pintu yang diketuk adalah Komisi XI DPR RI atau langsung Kementerian Keuangan. Mengapa justru memilih Komisi II DPR RI yang secara tugas dan fungsi tidak membidangi persoalan tersebut?” ujarnya.
Ia juga mengibaratkan langkah tersebut seperti mencari solusi di tempat yang tidak sesuai dengan substansi persoalan.
“Ini seperti mau membeli obat penurun panas tetapi justru antre di toko bangunan. Tujuannya baik, tetapi alamatnya dipertanyakan,” katanya.
Secara kelembagaan, Komisi II DPR RI memiliki ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur sipil negara, pertanahan, dan penyelenggaraan pemilu. Sementara persoalan transfer keuangan negara, Dana Bagi Hasil, perpajakan, dan kebijakan fiskal menjadi ruang lingkup Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan.
Kritik tersebut mengemuka di tengah kondisi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin yang disebut sedang mengalami tekanan, sehingga berdampak pada tertundanya sejumlah kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara.
Dalam situasi tersebut, masyarakat berharap setiap penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat memberikan manfaat yang terukur, tepat sasaran, serta menghasilkan solusi nyata bagi penyelesaian persoalan keuangan daerah.
Selain mempertanyakan tujuan kunjungan, Wendy Santos juga menyoroti aspek administrasi perjalanan dinas.
“Kalau memang targetnya Kementerian Keuangan, mengapa administrasinya menggunakan kunjungan ke Komisi II DPR RI? Publik tentu berhak bertanya apakah ini benar-benar strategi memperjuangkan kepentingan daerah atau hanya cara agar perjalanan dinas memiliki dasar administrasi,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, DPRD dinilai perlu menjelaskan nilai tambah yang diharapkan dari pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.
“Kabupaten Muba sedang menghadapi tantangan keuangan yang serius. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran perjalanan dinas,” tambahnya.
Sejumlah pengamat menegaskan bahwa kritik yang berkembang bukan untuk menolak pelaksanaan kunjungan kerja DPRD, melainkan sebagai bentuk dorongan agar penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, relevan, transparan, dan akuntabel, terutama di tengah kondisi fiskal yang menjadi perhatian publik.
Hak Jawab
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, KRIMSUS86.COM telah meminta konfirmasi kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Jon Kenedi, melalui pesan WhatsApp. Menanggapi permintaan konfirmasi tersebut, yang bersangkutan memberikan jawaban singkat, “No comment.”
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada anggota Komisi II DPRD Muba, Ziadatulher, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun penjelasan terkait tujuan kunjungan kerja dimaksud.
(Enis/Red)
