JAKARTA | KRIMSUS86.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut merupakan raihan ke-12 secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, menurut Nurullah, capaian tersebut perlu disertai dengan pengawasan dan transparansi yang lebih kuat di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan keuangan daerah di sejumlah wilayah Indonesia.
“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Namun dalam situasi saat ini, capaian WTP yang diperoleh secara beruntun selama 12 tahun perlu diiringi keterbukaan yang lebih luas kepada publik. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas,” ujar Nurullah dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai bahwa berbagai kasus yang pernah terungkap di sejumlah daerah menunjukkan bahwa opini WTP tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menyimpulkan bahwa suatu daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara lebih rinci hasil pemeriksaan yang dilakukan, termasuk mekanisme pengawasan, tindak lanjut atas temuan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut.
“Predikat WTP merupakan capaian yang baik dan patut diapresiasi. Namun untuk menjaga kepercayaan masyarakat, diperlukan keterbukaan informasi yang memadai mengenai proses pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Nurullah juga mendorong adanya penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga terkait, termasuk DPRD sebagai mitra pengawasan pemerintah daerah, agar pelaksanaan tata kelola keuangan dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.
Selain itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara maupun daerah.
“Kami tidak bermaksud menuduh atau menghakimi pihak mana pun. Yang kami dorong adalah penguatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga,” tegasnya.
Nurullah menambahkan, apabila capaian WTP tersebut memang didukung oleh tata kelola keuangan yang baik dan konsisten selama bertahun-tahun, maka hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Lampung dan layak menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap capaian yang diraih benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
(M. Dahlan)
