Mataram| Krimsus86.com, 29 Juni 2026 – Sasaka Nusantara NTB menyoroti kemunculan Lalu Muhamad Iqbal dalam aksi massa yang mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran Gubernur yang tampak berada di atas mobil komando bersama massa aksi menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai posisi kepala daerah dalam kegiatan tersebut.
Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, YM. Lalu Ibnu Hajar, menyampaikan bahwa organisasinya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun demikian, Sasaka menilai pelaksanaan program tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Menurut Sasaka, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, komposisi peserta aksi diduga melibatkan jaringan relawan Gubernur serta sejumlah pengusaha atau pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau Dapur MBG yang berafiliasi dengan yayasan tertentu. Atas dasar itu, Sasaka menilai perlu adanya klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu, Sasaka juga menyoroti potensi benturan kepentingan apabila terdapat hubungan politik, keluarga, maupun bisnis antara pejabat daerah dengan pihak-pihak yang menjadi mitra pelaksana Program MBG. Menurut organisasi tersebut, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Sasaka menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program negara yang diperuntukkan bagi kepentingan anak-anak, sehingga tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi politik, penguatan jaringan relawan, maupun kepentingan bisnis kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, Sasaka Nusantara NTB menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:
Meminta Gubernur NTB memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai dasar kehadirannya dalam aksi tersebut serta menjelaskan apakah terdapat relasi keluarga, politik, maupun bisnis dengan yayasan atau pengelola SPPG yang ikut dalam aksi.
Mendesak adanya transparansi data seluruh SPPG atau Dapur MBG di NTB, termasuk nama yayasan atau perusahaan pengelola, alamat dapur, nilai kontrak, serta identitas pengurus agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Pemerintah Provinsi NTB melakukan audit terhadap mekanisme penunjukan SPPG, proses seleksi, serta penggunaan anggaran Program MBG.
Meminta DPRD Provinsi NTB menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil dinas terkait bersama instansi pelaksana Program MBG guna memastikan tidak terjadi keberpihakan dalam penunjukan maupun distribusi SPPG.
Menutup pernyataannya, Sasaka Nusantara NTB menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah, namun menolak apabila program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan utamanya.
“Kami mendukung MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak NTB. Namun kami menolak apabila program ini ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. MBG harus untuk anak, bukan untuk kongsi.”
Demikian sikap resmi Sasaka Nusantara NTB sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program negara agar berlangsung secara jujur, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mataram, 29 Juni 2026
YM. Lalu Ibnu Hajar
Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB
Pewarta: Jaswadi//red
