Sekjen Forkom Ormas Muba: Kritik Harus Berbasis Data, Solusi, dan Kepentingan Masyarakat
SEKAYU, MUSI BANYUASIN — KRIMSUS86.COM – Membangun Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Diperlukan pula partisipasi masyarakat melalui kritik yang konstruktif, pengawasan yang sehat, serta kekompakan seluruh elemen daerah agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi perpecahan.
Hal tersebut disampaikan Halendra, S.IP., CDAI, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (Forkom Ormas) Kabupaten Musi Banyuasin. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun harus diarahkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pembangunan daerah.
“Kabupaten Musi Banyuasin butuh kritisme yang konstruktif dan butuh kekompakan untuk membangunnya. Kritik boleh, bahkan harus, tetapi harus membangun. Jangan sampai kritik justru memecah belah dan melemahkan semangat gotong royong,” tegas Halendra.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Pembangunan membutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, tokoh agama, pemuda, dunia usaha, serta berbagai elemen lainnya agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Halendra menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil yang memiliki peran strategis. Ormas, katanya, tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi, mengawal kebijakan, memberikan masukan, serta mendorong program pemberdayaan masyarakat.
Kritik Bukan Musuh Pemerintah
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian penting. Karena itu, kritik masyarakat semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme kontrol agar kebijakan publik tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Namun, Halendra menegaskan bahwa kritik harus memiliki dasar yang kuat. Kritik yang disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan jauh lebih bernilai dibandingkan kritik yang hanya dibangun dari asumsi, prasangka, atau kepentingan tertentu.
“Pemerintah membutuhkan masukan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Ormas membutuhkan ruang untuk berkontribusi. Semuanya harus ditempatkan dalam satu kepentingan, yaitu bagaimana masyarakat Muba mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai berbagai persoalan pembangunan Muba, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, membutuhkan pengawasan bersama.
Bagi Halendra, mengkritisi kebijakan bukan berarti memusuhi pemerintah. Sebaliknya, kritik yang sehat dapat menjadi alarm ketika terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
Beda Pendapat Jangan Jadi Alasan Terpecah
Di tengah derasnya arus informasi dan perdebatan di ruang publik, Halendra mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Hal yang harus dijaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut menghilangkan tujuan bersama untuk memajukan Musi Banyuasin.
“Kita ini satu rumah besar bernama Muba. Beda pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa pada tujuan bersama: mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Forkom Ormas bersama organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memperbanyak ruang dialog publik. Forum diskusi, audiensi, kegiatan sosial, serta pertemuan lintas elemen dinilai dapat menjadi sarana menyatukan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
Bangun Muba dengan Kolaborasi
Halendra juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian jangka pendek. Setiap program dan kebijakan perlu dipantau, dievaluasi, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
Di titik inilah, menurutnya, kritik konstruktif memiliki posisi penting. Kritik bukan ditujukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi, tetapi untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kalau pemerintah, masyarakat, dan ormas bisa berjalan bersama dengan semangat kekompakan, tetapi tetap saling mengawasi secara sehat, saya yakin Muba akan semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
Seruan tersebut menjadi pesan bahwa pembangunan Musi Banyuasin merupakan pekerjaan bersama. Pemerintah membutuhkan kontrol publik, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang responsif, sementara organisasi kemasyarakatan membutuhkan ruang partisipasi yang terbuka.
Muba boleh berbeda dalam pendapat, tetapi tidak boleh berbeda dalam tujuan: menghadirkan pembangunan yang adil, pemerintahan yang terbuka, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(Enis//red)
