Prof. Dr. Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Instruksikan TNI-Polri Gencarkan Jumling untuk Cegah Narkoba, Begal, dan Tawuran

JAKARTA, KRIMSUS86.COM – Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk memperkuat kegiatan Jumat Keliling (Jumling) sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh Indonesia.

Menurut Sutan Nasomal, kegiatan Jumling perlu digencarkan dengan mengunjungi masjid-masjid secara bergantian, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan keamanan dan sosial yang terjadi di lingkungan warga.

Berita Lainnya

Ia menilai, pendekatan langsung antara aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Presiden RI perlu mendorong agar pejabat TNI dan Polri melaksanakan Jumat Keliling secara rutin. Melalui kegiatan ini, aparat dapat memberikan penyuluhan, memperkuat pembinaan rohani, serta berdiskusi secara terbuka dengan masyarakat mengenai persoalan keamanan dan sosial di daerah masing-masing,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler, dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).

Cegah Narkoba, Begal, dan Tawuran Sejak Lingkungan Terkecil

Sutan Nasomal menyoroti berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, di antaranya peredaran narkoba, aksi begal, tawuran, serta aktivitas yang meresahkan masyarakat, termasuk dugaan tindakan intimidasi atau kekerasan yang melibatkan oknum penagih utang atau yang dikenal dengan istilah mata elang (matel).

Ia memahami bahwa jumlah personel aparat keamanan memiliki keterbatasan, sementara wilayah pelayanan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan hingga desa dan kelurahan. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dinilai penting untuk membantu mencegah dan melaporkan potensi gangguan keamanan.

Menurutnya, masyarakat harus berani mengambil peran melalui langkah-langkah yang tepat dan tidak membahayakan diri sendiri.

“Apabila warga melihat tawuran, begal, dugaan tindak pidana, atau aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan peredaran narkoba, segera laporkan kepada petugas kepolisian atau aparat kewilayahan terdekat. Jangan melakukan tindakan main hakim sendiri, karena penanganan harus diserahkan kepada aparat yang berwenang,” tegasnya.

Ia juga mengajak para orang tua, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang positif, seperti pengajian, olahraga, kesenian, kegiatan sosial, serta aktivitas lain yang dapat mengembangkan bakat dan membangun karakter.

Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sekaligus mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku kekerasan.

Dandim dan Kapolres Diminta Perkuat Sinergi Kewilayahan

Lebih lanjut, Sutan Nasomal meminta para komandan distrik militer (Dandim), kapolres, kapolsek, dan danramil memperkuat koordinasi serta pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia berharap kegiatan Jumling tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana menyerap aspirasi, menerima pengaduan warga, mendengarkan kritik, serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kunjungan bergilir dari satu masjid ke masjid lainnya, aparat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih dekat dengan jamaah, alim ulama, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan tokoh pemuda.

Menurut Sutan Nasomal, kedekatan aparat dengan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang kuat. Informasi dari warga juga dapat membantu aparat mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini.

Ia menegaskan, setiap laporan masyarakat harus ditanggapi secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Musyawarah untuk Menjawab Persoalan Bangsa

Sutan Nasomal menilai persoalan keamanan tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Selain kejahatan jalanan, narkoba, korupsi, dan tawuran, masyarakat juga menghadapi persoalan kemiskinan, kesulitan ekonomi, gagal panen, keterbatasan air bersih, pencemaran lingkungan, hingga ancaman terhadap perkembangan generasi muda akibat penggunaan media sosial yang tidak sehat.

Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan komunikasi terbuka dan kerja sama lintas sektor agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia mengusulkan agar pemerintah, TNI-Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat lainnya mendukung penguatan Jumling sebagai wadah silaturahmi, edukasi, penyampaian aspirasi, dan musyawarah untuk mencari solusi.

“Memperbaiki Indonesia harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, aparat keamanan, ulama, dan warga perlu duduk bersama, mendengarkan persoalan yang ada, kemudian mencari solusi konkret demi kepentingan bersama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa kritik dan pengaduan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Jumling Diharapkan Menjadi Gerakan Penguatan Persatuan

Bagi Sutan Nasomal, penguatan silaturahmi dan musyawarah merupakan bagian penting dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang diwariskan para pendahulu bangsa.

Ia berharap kegiatan Jumling dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, alim ulama, dan masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya saling peduli terhadap keamanan lingkungan.

Menurutnya, upaya menjaga Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab, kepedulian keluarga, pendidikan karakter, serta penegakan hukum yang konsisten.

“Setiap persoalan harus dicari jalan keluarnya. Jika Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah, mari kita obati bersama melalui persatuan, silaturahmi, musyawarah, dan tindakan nyata. Keamanan dan masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Narasumber:

Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.

Pakar Hukum Internasional

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)

Pos terkait