JAKARTA – KRIMSUS86.COM, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, dan Pendidikan Sosial Kemasyarakatan, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan, stabilitas nasional, serta ketahanan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia hingga saat ini masih mampu bertahan sebagai negara kesatuan, sementara sejumlah negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah terus dilanda konflik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak online dalam dan luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam keterangannya, Prof. Sutan Nasomal mengungkapkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan sejak 1945 seharusnya menjadi momentum bagi terciptanya kesejahteraan rakyat secara merata. Namun, menurutnya, realitas ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai persoalan serius.
“Rakyat Indonesia masih terbebani berbagai pajak, sementara gaji dan pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang sebanding. Dunia usaha semakin sulit bertahan, bahkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Kekayaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi bangsa justru belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkap Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat kecil yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap tekanan ekonomi.
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa perjalanan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan merupakan proses panjang yang penuh tantangan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, teknologi, serta kemampuan ekonomi.
Sementara itu, sejumlah negara besar dunia telah mengembangkan teknologi nuklir, satelit, dan kekuatan militer modern.
Meski demikian, Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menjalin hubungan dengan berbagai negara, baik di kawasan Barat maupun Timur.
Menurutnya, kemampuan bangsa Indonesia menjaga persatuan merupakan salah satu faktor penting yang membuat negara ini tetap berdiri kokoh di tengah persaingan geopolitik internasional.
“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Kita harus mampu menjaga kedaulatan ekonomi dan memastikan bahwa seluruh hasil pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa konflik berkepanjangan di sejumlah wilayah Afrika dan Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas persoalan politik, perebutan sumber daya alam, konflik antarkelompok, serta kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Ia menyoroti bahwa sejumlah negara di Afrika memiliki kekayaan mineral, emas, minyak bumi, gas, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat akibat konflik dan ketidakstabilan politik.
Ia juga menyinggung peran perdagangan senjata dan persaingan kepentingan internasional yang dinilai dapat memperburuk konflik di sejumlah kawasan.
“Negara yang kaya sumber daya alam seharusnya mampu menjadi negara maju. Akan tetapi, ketika persatuan melemah, konflik berkembang, dan kepentingan asing semakin dominan, maka rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan,” jelasnya.
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari berbagai konflik tersebut agar tidak terjebak dalam perpecahan nasional.
Dalam pemaparannya, Prof. Sutan Nasomal turut menyinggung berbagai dinamika konflik yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk persoalan Aceh, Papua, dan Timor Timur.
Ia menyebut bahwa kekayaan sumber daya alam di sejumlah wilayah strategis Indonesia perlu dikelola secara transparan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial maupun konflik kepentingan.
Sejarah Timor Timur juga menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Timor Timur pernah mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975. Wilayah tersebut kemudian diintegrasikan ke Indonesia pada 1976. Setelah referendum yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Timor-Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, berbagai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi nasional agar pemerintah mampu memperkuat pembangunan, keadilan sosial, serta hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti dugaan praktik under invoicing dalam perdagangan internasional, khususnya pada sektor ekspor sumber daya alam.
Under invoicing merupakan praktik pencantuman nilai transaksi barang yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara apabila dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dan kepabeanan.
Ia menyampaikan estimasi kerugian Indonesia akibat praktik kecurangan ekspor, under-counting, dan transfer pricing selama periode 1991–2024 yang disebut mencapai USD 908 miliar atau setara sekitar Rp15.000 triliun hingga Rp15.400 triliun.
Namun, angka tersebut merupakan klaim estimasi yang disampaikan narasumber dan memerlukan kajian serta verifikasi lebih lanjut berdasarkan data resmi pemerintah, otoritas kepabeanan, dan lembaga terkait.
“Apabila kebocoran kekayaan negara dapat ditekan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, serta praktik korupsi diberantas secara serius, maka kemampuan ekonomi Indonesia akan jauh lebih kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan kebocoran anggaran pemerintah yang menurut estimasinya mencapai rata-rata Rp300 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat pengawasan keuangan negara.
Prof. Sutan Nasomal menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, bersama jajaran kabinet agar mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Ia berharap pemerintahan saat ini dapat memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi beban ekonomi rakyat.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
“Bagaimana mungkin rakyat bisa sejahtera apabila pendapatan tidak meningkat, sementara berbagai beban ekonomi terus bertambah? Kita berharap Presiden Prabowo bersama kabinetnya mampu membawa perubahan nyata. Jangan sampai rakyat hanya terus berharap tanpa melihat hasil yang sesungguhnya,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa persatuan bangsa merupakan modal utama untuk menjaga Indonesia dari berbagai ancaman disintegrasi.
Ia mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk penerapan pemiskinan koruptor melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk ketegasan terhadap kejahatan yang merugikan negara.
Menurutnya, masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang harus memiliki kesadaran politik, memahami sejarah bangsa, serta mampu menjaga persatuan dan kedaulatan negara.
“Indonesia bisa kuat karena kesadaran untuk bersatu dan saling menjaga. Keadilan harus ditegakkan. Kekayaan sumber daya alam harus dikelola demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Kita berharap Indonesia semakin maju dan rakyat semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Ia berharap pemikiran tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berkeadilan sosial.
NARASUMBER:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Pendidikan Sosial Kemasyarakatan, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA.
