JAKARTA — KRIMSUS86.COM — Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menilai keluhan masyarakat mengenai semakin beratnya kondisi ekonomi, menurunnya daya beli, sulitnya mencari pekerjaan, serta mahalnya kebutuhan pokok merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Sutan Nasomal, berbagai keluhan masyarakat tersebut perlu dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantor pusat PAMID di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Keluhan masyarakat mengenai kehidupan yang semakin sulit harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang dijalankan selama dua tahun pemerintahan, yakni 2025–2026, belum dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat bawah,” ujar Sutan Nasomal.
Sutan Nasomal menyoroti tekanan ekonomi yang menurutnya dirasakan masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari aktivitas perdagangan di pasar, keberlangsungan usaha kecil, hingga kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan.
Ia menilai, ketika masyarakat kesulitan memperoleh penghasilan yang memadai, kebutuhan dasar seperti beras, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih dapat menjadi beban yang semakin berat.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan ekonomi tidak hanya melalui angka pertumbuhan atau pendapatan per kapita, tetapi juga melalui kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyoroti persoalan perpajakan yang dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang proporsional. Dalam pandangannya, penegakan kewajiban perpajakan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan martabat wajib pajak, serta komunikasi yang tidak menimbulkan tekanan sosial yang tidak perlu.
“Pemerintah harus lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok tertentu,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, Sutan Nasomal turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai bencana ekologis yang dinilai menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat.
Menurutnya, kerusakan lingkungan dapat berdampak luas terhadap kesehatan, ketersediaan air bersih, kualitas udara, mata pencaharian, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana serta menghindari saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan bantuan.
Sutan Nasomal juga mendorong agar dugaan pelanggaran lingkungan ditangani secara transparan. Apabila ditemukan korporasi atau pihak tertentu yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lima Tuntutan Mahasiswa Dinilai Perlu Mendapat Respons
Sutan Nasomal menilai penyampaian aspirasi mahasiswa melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan menanggapi tuntutan yang disampaikan secara terbuka, terukur, serta bertanggung jawab.
Sejumlah tuntutan mahasiswa yang disorot dalam pernyataannya meliputi:
1. Penetapan status bencana nasional dan penindakan korporasi
Mahasiswa menuntut pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla dan bencana ekologis lainnya sesuai hasil penilaian yang berwenang, menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta membenahi tata kelola lahan.
2. APBN yang lebih berpihak kepada rakyat
Pemerintah diminta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara efektif dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Tuntutan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), termasuk efektivitas, prioritas, serta akuntabilitas anggarannya.
3. Penurunan beban pendidikan dan pemerataan layanan dasar
Mahasiswa mendorong keterjangkauan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas.
4. Penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan KKN
Pemerintah dituntut menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengevaluasi regulasi yang dinilai kontroversial, termasuk UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.
5. Perlindungan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM
Mahasiswa juga menyuarakan perlindungan kebebasan berekspresi, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penanganan perkara tahanan politik sesuai prinsip hukum dan HAM, serta penghentian praktik militerisasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Menurut Sutan Nasomal, berbagai tuntutan tersebut perlu dipelajari secara serius oleh pemerintah. Setiap kebijakan maupun tuntutan yang berkaitan dengan hukum dan anggaran negara harus dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat
Sutan Nasomal turut menyayangkan apabila aspirasi masyarakat dan mahasiswa tidak memperoleh tanggapan yang memadai dari lembaga negara yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi.
Ia menilai, dialog antara pemerintah, DPR, mahasiswa, dan elemen masyarakat merupakan langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik masyarakat tidak seharusnya langsung dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap negara. Kritik yang disampaikan secara damai justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan penegakan hukum membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
“Pemerintah Republik Indonesia harus lebih peka terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menambah beban rakyat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata, kesempatan bekerja, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan dasar yang merata, serta kepastian hukum,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Sutan Nasomal meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan selama dua tahun terakhir. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Ia berharap aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baginya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari program yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menjaga lingkungan, serta memastikan kebutuhan dasar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan rakyat.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, pemerhati kemasyarakatan, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), serta sejumlah jabatan organisasi dan akademik sebagaimana disampaikan narasumber.
KRIMSUS86.COM — Tegas, Lugas, Terpercaya.
