JAKARTA – KRIMSUS86.COM,Di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah yang semakin berat, kondisi fiskal Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mendapat perhatian dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ketua Umum YLBH Mualaf Indonesia. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap penurunan pendapatan daerah yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Siak.
Menurut pandangannya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga pembangunan infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya dari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), Sutan Nasomal menilai persoalan fiskal Kabupaten Siak tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan penghematan anggaran. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan.
Kabupaten Siak dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut tidak serta-merta membuat kemampuan keuangan daerah terbebas dari tekanan.
APBD SIAK MENGALAMI PENURUNAN, RUANG PEMBANGUNAN IKUT TERTEKAN
Berdasarkan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD pada 25 September 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp160,17 miliar, dari sebelumnya Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Sementara itu, transfer pemerintah pusat tercatat mengalami pengurangan sekitar Rp131 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan tersebut diproyeksikan sebesar Rp623,06 miliar.
Penyesuaian pendapatan turut berdampak terhadap belanja daerah yang direncanakan berkurang sekitar Rp134,69 miliar, dengan rancangan defisit anggaran sebesar Rp26,6 miliar.
Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Siak dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Sutan Nasomal memandang kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tetap dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun kemampuan anggaran mengalami penyusutan.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus tetap mendapatkan perhatian.
PEMERINTAH PUSAT DIMINTA MEMPERHATIKAN DAERAH PENGHASIL MIGAS
Sutan Nasomal mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kebijakan transfer ke daerah, terutama terkait kebutuhan fiskal wilayah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, pembahasan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) migas, realisasi transfer pusat, serta kontribusi sektor minyak dan gas bumi perlu dilakukan secara terbuka berdasarkan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai daerah penghasil sumber daya alam perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan fiskal nasional, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan.
Dalam rancangan perubahan anggaran Kabupaten Siak, sejumlah komponen belanja juga mengalami penurunan. Belanja modal tercatat turun sebesar 27,23 persen, belanja transfer ke desa 22,80 persen, belanja hibah 22,63 persen, dan belanja bantuan sosial mencapai 43,29 persen.
Penurunan alokasi tersebut perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi ruang pelaksanaan sejumlah program pemerintah daerah.
Meski demikian, perubahan alokasi anggaran tidak otomatis berarti seluruh program akan dihentikan. Pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan program mana yang mengalami penyesuaian dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
PT BUMI SIAK PUSAKO (BSP) MENJADI PERHATIAN, PEMELIHARAAN ASET MIGAS PERLU DIEVALUASI
Selain persoalan APBD, perhatian Sutan Nasomal juga tertuju pada keberlangsungan operasional PT Bumi Siak Pusako (BSP), badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi.
Sebagai salah satu aset strategis daerah, PT BSP diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan keandalan produksi, serta memberikan kontribusi ekonomi bagi Kabupaten Siak.
Dalam bahan informasi yang diterima redaksi, terdapat sejumlah persoalan operasional yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk persoalan congeal atau pengentalan minyak yang dapat mengganggu kelancaran aliran minyak melalui jaringan pipa.
Selain itu, berdasarkan bahan pengamatan lapangan, terdapat fasilitas dan jalur operasional yang terlihat ditumbuhi semak belukar, termasuk di sekitar jaringan pipa, tiang jaringan listrik, dan akses fasilitas pendukung produksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemeliharaan fasilitas, pengawasan aset, serta kesiapan operasional perusahaan.
Namun, kondisi vegetasi di sekitar fasilitas tidak dapat langsung dijadikan bukti adanya pelanggaran standar keselamatan maupun pengurangan anggaran pemeliharaan. Hal tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan teknis dan penjelasan resmi dari manajemen PT BSP.
Sutan Nasomal menilai pemeliharaan aset produksi harus menjadi perhatian utama. Penghematan biaya operasional tidak boleh mengabaikan keselamatan kerja, keandalan fasilitas, dan keberlangsungan produksi.
Ia juga mendorong manajemen PT BSP memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi operasional, pemeliharaan fasilitas, perkembangan produksi, serta kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.
PEMKAB DAN DPRD SIAK DIMINTA PERKUAT PENGAWASAN BUMD
Menurut Sutan Nasomal, Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh badan usaha milik daerah, khususnya perusahaan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah.
Evaluasi perlu mencakup perkembangan produksi, biaya operasional, kebutuhan investasi, efisiensi perusahaan, pemeliharaan aset, serta potensi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, upaya meningkatkan kontribusi perusahaan kepada daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan investasi dan pemeliharaan agar tidak mengorbankan keberlanjutan usaha.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan daerah tersebut.
BUPATI AFNI MEMBUTUHKAN SINERGI DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN
Sutan Nasomal juga memberikan perhatian terhadap tantangan pemerintahan yang dihadapi Bupati Afni Zulkifli dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Siak.
Menurut pandangannya, persoalan fiskal tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan.
Bupati Afni dan jajaran organisasi perangkat daerah perlu menetapkan skala prioritas anggaran secara cermat, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan membuka ruang komunikasi dan evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang berdampak pada daerah penghasil migas.
DPRD Kabupaten Siak juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, sehingga penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat.
Dukungan terhadap pemerintah daerah, menurut Sutan Nasomal, tidak berarti mengesampingkan kritik dan pengawasan. Justru evaluasi yang objektif diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan bertanggung jawab.
SIAK KAYA SUMBER DAYA ALAM, KETAHANAN FISKAL HARUS DIPERKUAT
Persoalan yang perlu dijawab bersama adalah bagaimana Kabupaten Siak dapat memperkuat ketahanan fiskal ketika penerimaan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan pembangunan terus berjalan.
Kekayaan minyak dan gas bumi tidak secara otomatis menjamin besarnya APBD. Penerimaan daerah turut dipengaruhi harga dan produksi migas, mekanisme Dana Bagi Hasil, kebijakan transfer pemerintah pusat, PAD, serta ketentuan fiskal lainnya.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi penerimaan daerah, perkembangan sektor migas, kinerja BUMD, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Siak juga perlu memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, menjaga aset produktif, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
PESAN SUTAN NASOMAL: SELAMATKAN KEUANGAN DAERAH, JAGA ASET MIGAS, UTAMAKAN RAKYAT
Pada bagian akhir keterangannya, Sutan Nasomal menekankan bahwa tekanan APBD Kabupaten Siak harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil migas. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memperkuat pengawasan anggaran, sedangkan PT BSP diharapkan menjaga fasilitas produksi dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Bagi Sutan Nasomal, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi.
Kabupaten Siak tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Kekayaan sumber daya alam harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, serta manajemen PT BSP dalam menjawab tantangan fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
PROFIL NARASUMBER:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum YLBH Mualaf Indonesia.
Call Center: 087719021960
KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya.
