JAKARTA — KRIMSUS86.COM — Pengamat Sosial dan Politik, Dedi Siregar, mengapresiasi langkah Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono dalam memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kesiapan Kodam VI/Mulawarman mengerahkan sebanyak 5.448 personel untuk mendukung penanganan Karhutla di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Menurut Dedi, kesiapan personel dalam jumlah besar menjadi bagian penting dari upaya memperkuat respons di lapangan, mengingat penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor.
“Ribuan personel yang disiapkan Kodam VI/Mulawarman merupakan langkah taktis dalam menangani Karhutla. Langkah ini tentu patut kita apresiasi karena penanganan Karhutla membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi yang kuat di lapangan,” kata Dedi Siregar.
Dedi menilai aspek pencegahan dan deteksi dini perlu menjadi perhatian utama. Menurutnya, upaya penanganan tidak semestinya hanya dilakukan ketika titik api sudah meluas, tetapi harus dimulai dari pemantauan wilayah rawan dan patroli secara rutin.
“Pencegahan menjadi kunci. Jangan sampai kita baru bergerak setelah api membesar. Deteksi dini dan patroli di wilayah rawan harus diperkuat sehingga potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi rencana penyiapan posko terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan yang diharapkan dapat mendukung patroli, pemantauan wilayah, serta percepatan informasi apabila ditemukan potensi Karhutla.
Menurut Dedi, kesiapan ribuan personel dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperkuat respons di lapangan, terutama dalam kondisi yang membutuhkan mobilisasi cepat dan koordinasi antarlembaga.
PENANGANAN KARHUTLA DARI HULU KE HILIR
Dedi juga menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Tahap berikutnya harus mencakup pemulihan dan evaluasi terhadap kawasan yang terdampak.
“Setelah api berhasil dikendalikan, pekerjaan belum selesai. Harus ada rehabilitasi lahan dan ekosistem serta evaluasi agar penanganan berikutnya dapat dilakukan lebih baik dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku,” jelasnya.
Ia menilai keberhasilan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan agar upaya pencegahan hingga pemulihan dapat berjalan secara terpadu.
“Langkah-langkah strategi penanganan yang dipaparkan Pangdam VI/Mulawarman sangat kita apresiasi. Apalagi penanganan Karhutla dilakukan secara lintas lini bersama jajaran Polda Kaltim, Pemprov Kaltim, BPBD, Manggala Agni, sektor swasta, dan masyarakat,” tutur Dedi.
Dedi berharap koordinasi lintas sektor tersebut terus diperkuat sehingga penanganan Karhutla di Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan, kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Karhutla adalah persoalan yang membutuhkan kerja kolektif, sehingga koordinasi dari tingkat provinsi sampai desa harus terus diperkuat,” pungkas Dedi Siregar.
(RED//TIM MEDIA FRIC)
