LAMPUNG SELATAN, KRIMSUS86.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja untuk meninjau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 07.20 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memantau pelaksanaan program KDKMP sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat desa.
Kegiatan tersebut dihadiri Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han.; Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama; Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P.; Danramil 421-06/Natar Kapten Inf Rudi Teguh Prasetyo; Camat Natar Eko Irawan; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Deputi PMK Setdukab Johar Arifin; serta unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), dan sekitar 50 manajer KDKMP dari Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
ZULKIFLI HASAN: KOPERASI MILIK DESA, BUKAN MILIK PRESIDEN ATAU MENTERI
Dalam dialog bersama para pengelola koperasi, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa keberadaan koperasi tersebut harus dipahami sebagai milik desa yang pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, KDKMP bukan milik presiden maupun menteri, melainkan milik desa yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Manajemen koperasi berada di bawah pengelolaan manajer KDKMP. Karena itu, pengawasan terhadap operasional dan tata kelola koperasi menjadi hal penting agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa KDKMP tidak sekadar menjalankan aktivitas jual beli, tetapi diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur ekonomi pemerintah untuk memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
PERMUDAH AKSES PERMODALAN BAGI PETANI DAN PELAKU UMKM
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDKMP diharapkan mampu memperluas akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil.
Ia menyampaikan perbandingan persyaratan agunan antara lembaga pembiayaan yang disebutnya sebagai Bank Mekar dan skema pembiayaan KDKMP. Menurut penjelasannya, persentase agunan yang diterapkan dalam skema tersebut masing-masing sebesar 20 persen dan 8 persen.
Skema pembiayaan itu diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha, memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain mendukung pembiayaan, koperasi juga direncanakan secara bertahap menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, termasuk beras dan pupuk bersubsidi, sesuai dengan ketentuan program dan mekanisme penyaluran yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan KDKMP diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.
KDKMP DIDORONG MENJADI PENYERAP HASIL PERTANIAN
Zulkifli Hasan turut menyoroti peran strategis KDKMP sebagai offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi pertanian.
Melalui mekanisme kerja sama dengan Perum Bulog, koperasi diharapkan dapat membantu menyerap hasil panen petani dengan harga yang sesuai. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses pasar bagi petani, menjaga nilai jual hasil produksi, serta mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak yang berpotensi merugikan petani.
Apabila mekanisme penyerapan berjalan efektif, KDKMP diharapkan menjadi bagian dari rantai distribusi hasil pertanian yang lebih efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat desa.
Karena itu, pengelolaan koperasi memerlukan perencanaan usaha yang matang, tata kelola yang baik, serta koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan operasionalnya berkelanjutan.
PEMILIHAN LOKASI KOPERASI MENJADI PERHATIAN
Terkait adanya lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang lazim atau sulit dijangkau, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemilihan lokasi berkaitan dengan ketersediaan lahan yang siap digunakan serta penerimaan masyarakat setempat.
Menurut penjelasannya, apabila lahan yang dapat digunakan belum tersedia atau belum memperoleh persetujuan masyarakat, lokasi alternatif, termasuk lahan milik TNI, dapat dimanfaatkan apabila memenuhi kebutuhan program.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan KDKMP di sejumlah wilayah.
Meski demikian, aspek keterjangkauan lokasi, kemudahan distribusi barang, serta akses masyarakat tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar koperasi dapat beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan optimal kepada warga.
PENINJAUAN GUDANG HINGGA PENYERAHAN BERAS PREMIUM
Rangkaian kunjungan kerja diawali dengan peninjauan gudang KDKMP sekitar pukul 07.25 WIB. Selanjutnya, pada pukul 07.30 WIB, rombongan meninjau gerai koperasi sekaligus menyaksikan transaksi sebagai bagian dari pemantauan operasional.
Pada pukul 07.55 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan dialog yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama para peserta dan pengelola KDKMP.
Agenda berikutnya berupa penyerahan simbolis beras premium kemasan 10 kilogram melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI kepada lima orang perwakilan penerima.
Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan foto bersama sekitar pukul 08.10 WIB.
Seluruh rangkaian kunjungan kerja berakhir pada pukul 08.40 WIB. Berdasarkan laporan kegiatan, acara berlangsung dalam keadaan aman dan tertib dengan dukungan pengamanan serta pendampingan dari Babinsa dan Koramil 421-06/Natar.
Kehadiran unsur TNI bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program nasional di tingkat desa.
KOPERASI DESA DIHARAPKAN MEMBERIKAN MANFAAT NYATA
Kunjungan Menko Pangan ke KDKMP Desa Bumi Sari menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan pengelola koperasi.
Ke depan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan dan gerai, tetapi juga oleh kualitas manajemen, transparansi pengelolaan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan koperasi menjawab kebutuhan masyarakat.
KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi desa, memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, membantu pemasaran hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang konsisten, koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KRIMSUS86.COM
Djodi Iswanto
Redaksi / Humas Redaksi
