BOGOR – KRIMSUS86.COM, 17 November 2026 – Penertiban aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor membawa harapan baru bagi upaya pemulihan lingkungan. Namun, di balik langkah penegakan aturan tersebut, muncul persoalan sosial dan ekonomi yang kini dirasakan masyarakat, khususnya warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan rakyat.
Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas pertambangan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan sebagian warga dilaporkan terhenti. Kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menghadapi ketidakpastian ekonomi, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap berjalan.
Penertiban aktivitas pertambangan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Kerusakan sungai, pengikisan tanah, dan berbagai dampak lingkungan lainnya menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.
Masyarakat pada dasarnya memahami pentingnya menjaga alam dan mendukung kegiatan pertambangan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, persoalan lain muncul ketika penghentian aktivitas pertambangan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Bagi sebagian keluarga, aktivitas pertambangan rakyat, termasuk yang belum memiliki perizinan, selama ini menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, membeli obat-obatan, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Ketika aktivitas tersebut dihentikan secara mendadak, sumber pendapatan masyarakat ikut terputus. Sementara itu, lapangan pekerjaan alternatif belum tersedia secara memadai.
“Kami tahu alam harus dijaga. Tapi perut kami juga butuh diisi. Kami tidak menolak aturan, kami hanya butuh waktu dan jalan keluar,” ujar seorang warga yang mengaku telah bekerja di sektor pertambangan selama lebih dari empat tahun.
Penegakan hukum dan perlindungan lingkungan merupakan kewajiban negara. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Penertiban tidak semestinya hanya berorientasi pada penghentian aktivitas, tetapi juga perlu disertai langkah konkret untuk membantu masyarakat beralih menuju mata pencaharian yang lebih aman, legal, dan berkelanjutan.
Sejumlah langkah yang diharapkan masyarakat antara lain:
1. Sosialisasi dan masa transisi yang jelas, sehingga masyarakat memperoleh informasi serta pemahaman mengenai kebijakan penertiban.
2. Jaring pengaman sosial, khususnya bagi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan selama masa peralihan.
3. Pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan alternatif, agar tenaga kerja lokal memiliki kesempatan memperoleh penghasilan dari sektor lain.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk memberikan kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan yang memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.
Persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui penutupan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Diperlukan kebijakan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pemulihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial masyarakat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat melakukan pendataan terhadap warga terdampak, memetakan potensi ekonomi wilayah, serta menyiapkan program pemberdayaan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, penertiban tidak hanya menghasilkan penghentian aktivitas pertambangan, tetapi juga membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.
Menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan.
Sungai yang bersih, tanah yang aman, serta lingkungan yang sehat merupakan warisan penting bagi generasi mendatang. Namun, masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban juga berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Karena itu, penertiban pertambangan yang bijaksana bukan sekadar menutup aktivitas yang melanggar aturan, melainkan juga menghadirkan solusi dan membuka jalan baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Harapan masyarakat sederhana: lingkungan tetap terjaga, hukum tetap ditegakkan, dan rakyat kecil tidak dibiarkan menghadapi kesulitan ekonomi sendirian.
(Yoyon Nst)
Redaksi KRIMSUS86.COM






