BANDAR LAMPUNG | KRIMSUS86.COM, Dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penempatan dan evaluasi jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Muncul dugaan bahwa penempatan maupun keberlangsungan jabatan kepala sekolah tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, kualitas kepemimpinan, serta capaian kinerja. Bahkan, beredar tudingan mengenai adanya dugaan praktik setoran kepada oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan agar posisi jabatan tertentu tetap dipertahankan.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan rangkap jabatan kepala sekolah yang dilakukan oleh satu orang untuk lebih dari satu sekolah. Jika benar terjadi, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, serta efektivitas pengelolaan satuan pendidikan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Hesti, yang disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SDN 2 Talang, Kecamatan Teluk Betung.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang diduga berkaitan dengan kepemimpinan di sekolah tersebut. Namun, menurut narasumber, hingga kini belum terlihat adanya langkah evaluasi atau pergantian jabatan terhadap yang bersangkutan.
“Bahkan, informasi yang kami terima, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dikabarkan telah meminta agar yang bersangkutan dipindahkan ke sekolah lain. Namun, sampai sekarang masih menjabat di SDN 2 Talang,” ungkap narasumber kepada tim media, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta DPRD Kota Bandar Lampung.
Persoalan ini menjadi perhatian karena jabatan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, kedisiplinan tenaga pendidik, pengelolaan anggaran, serta peningkatan mutu pembelajaran.
Apabila terdapat dugaan praktik transaksional dalam penempatan jabatan, hal tersebut harus ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang. Proses pengangkatan, penugasan, dan evaluasi kepala sekolah harus berjalan secara transparan, profesional, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah kalangan berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala sekolah definitif maupun Plt., termasuk menelusuri informasi dugaan rangkap jabatan dan tudingan adanya setoran kepada oknum pejabat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum berhasil ditemui maupun dimintai keterangan oleh tim media PWDPI.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, pihak sekolah yang disebutkan, DPRD Kota Bandar Lampung, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini.
Seluruh dugaan yang disampaikan dalam berita ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Media mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Masyarakat berharap pengelolaan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung benar-benar mengutamakan integritas, kompetensi, dan profesionalisme, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
(M. Dahlan / Tim PWDPI)
KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya.






