RUU PERAMPASAN ASET DINILAI MELEMAH, ICW SOROT PEMBAHASAN TERTUTUP DAN POTENSI LINDUNGI KORUPTOR KAKAP

JAKARTA, KRIMSUS86.COM – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Draf RUU yang beredar dinilai mengalami sejumlah pelemahan substansial sehingga dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk menjadi instrumen pemberantasan korupsi, khususnya dalam menindak pelaku korupsi kelas kakap dan memulihkan kerugian negara.

Selain substansi draf yang menjadi sorotan, proses pembahasannya juga dipersoalkan karena dinilai tidak transparan dan minim keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berita Lainnya

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICW, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Transparency International Indonesia, serta sejumlah organisasi lainnya mengungkapkan bahwa dokumen penting pembahasan RUU Perampasan Aset, mulai dari naskah RUU, Naskah Akademik hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), belum dipublikasikan secara resmi melalui situs DPR RI maupun Sistem Informasi Legislasi.

Kondisi tersebut dinilai menghambat pengawasan publik terhadap proses pembentukan undang-undang yang memiliki dampak besar terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Koalisi menilai keterbukaan dokumen merupakan syarat penting agar masyarakat dapat memberikan masukan secara substantif, bukan sekadar dilibatkan dalam forum konsultasi formal.

Berdasarkan perbandingan terbatas antara draf pemerintah tahun 2023 dengan draf versi DPR yang beredar per 10 Juli 2026, koalisi mencatat sedikitnya tiga persoalan mendasar.

1. Ketentuan Kekayaan Tidak Wajar Dihapus

Salah satu poin paling krusial adalah hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar.

Dalam draf pemerintah tahun 2023, terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi negara untuk merampas aset pejabat publik yang nilainya tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menindak kepemilikan harta kekayaan yang mencurigakan, termasuk yang terindikasi melalui laporan LHKPN.

Namun, ketentuan tersebut disebut tidak lagi ditemukan dalam draf versi DPR.

Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menilai penghapusan ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam menjangkau aset hasil kejahatan yang tidak mudah dibuktikan melalui mekanisme pidana konvensional.

2. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Dipersempit

Poin kedua menyangkut mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemiliknya, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur hukum.

Dalam draf pemerintah tahun 2023, mekanisme tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk terhadap aset yang gagal dieksekusi maupun aset yang pemiliknya tidak diketahui.

Sementara itu, draf versi DPR disebut membatasi penerapannya pada kondisi tertentu, seperti tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau perkara tidak dapat disidangkan karena alasan hukum tertentu.

Koalisi menilai pembatasan tersebut berpotensi membuat mekanisme perampasan aset menjadi kurang efektif dalam menghadapi praktik penyembunyian dan pengalihan hasil kejahatan.

3. Pengelolaan Aset Rampasan Belum Memiliki Kejelasan

Persoalan ketiga berkaitan dengan tata kelola aset yang berhasil dirampas negara.

Draf pemerintah sebelumnya menempatkan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab pengelolaan aset rampasan. Namun, dalam draf versi DPR, tanggung jawab tersebut dinilai belum dirumuskan secara tegas karena pengelolaan diserahkan kepada badan yang dibentuk Presiden tanpa kerangka kelembagaan dan pengawasan yang dinilai memadai.

Koalisi mengingatkan bahwa ketidakjelasan kewenangan dan mekanisme pengawasan dapat membuka celah penyalahgunaan aset rampasan.

Padahal, pengelolaan barang rampasan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tidak hanya menyampaikan kritik terhadap substansi rancangan undang-undang, koalisi masyarakat sipil juga telah melayangkan somasi kepada Komisi III dan Pimpinan DPR RI terkait persoalan keterbukaan proses pembahasan.

Namun, berdasarkan keterangan dalam pernyataan koalisi, hingga saat ini belum terdapat jawaban yang diterima.

Koalisi juga menyoroti pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi publik yang bermakna.

Menurut mereka, masyarakat tidak dapat memberikan masukan secara maksimal apabila dokumen yang sedang dibahas justru tidak dapat diakses secara terbuka.

RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya negara dalam mengembalikan kekayaan hasil tindak pidana, khususnya korupsi, kepada negara.

Karena itu, substansi regulasi dan proses pembahasannya harus benar-benar menjamin kepentingan publik, bukan justru mempersempit ruang penindakan terhadap pelaku kejahatan ekonomi berskala besar.

Koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa transparansi bukan ancaman bagi lembaga legislatif. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Mereka mempertanyakan untuk kepentingan siapa sebenarnya regulasi tersebut dirancang apabila proses pembahasan dan substansinya tidak memberikan ruang pengawasan yang memadai bagi masyarakat.

Kini, publik menanti komitmen DPR RI untuk membuka seluruh dokumen pembahasan, memberikan ruang partisipasi yang bermakna, serta memastikan RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi senjata hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara.

(Yn_nst//Red)

KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya.

Pos terkait