KETUM PWDPI SAMBUT BAIK DISAHKANNYA UU PERAMPASAN ASET, NAMUN SOROTI BELUM ADANYA PASAL ILLICIT ENRICHMENT

JAKARTA | KRIMSUS86.COM — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, menyambut positif disahkannya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI, Kamis (19/11/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pengesahan regulasi tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Pasalnya, pembahasan rancangan undang-undang ini telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun sebelum akhirnya memperoleh persetujuan.

Berita Lainnya

M. Nurullah RS menyampaikan bahwa kehadiran undang-undang tersebut merupakan langkah maju dalam paradigma penegakan hukum. Penindakan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada upaya mengejar, menyita, dan memulihkan aset yang berasal dari hasil tindak pidana.

“Kita menyambut baik paradigma baru penegakan hukum ini, yang tidak hanya menargetkan penghukuman pelaku secara pribadi, tetapi juga serius mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan yang telah merugikan negara dan masyarakat,” ujar M. Nurullah RS, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang ditentukan.

Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, identitasnya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui, sesuai ketentuan undang-undang.

Adapun cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran regulasi ini meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk judi daring dan investasi ilegal.

Meski memberikan apresiasi terhadap pengesahan undang-undang tersebut, Ketum PWDPI menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius, khususnya belum diakomodasinya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

Menurutnya, ketentuan tersebut penting untuk memperkuat instrumen hukum dalam menelusuri kekayaan pejabat maupun penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.

“Kita berharap, ke depannya regulasi ini masih bisa dilengkapi, agar pejabat yang memiliki kekayaan melimpah namun asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara sah juga dapat disentuh oleh hukum secara tegas,” tegasnya.

Ia menilai, keberadaan instrumen illicit enrichment dapat menjadi salah satu upaya mempersempit ruang gerak praktik korupsi, terutama bagi pihak-pihak yang diduga menyembunyikan hasil kejahatan melalui kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan resminya.

Lebih lanjut, M. Nurullah RS menegaskan bahwa keberhasilan penerapan UU Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga kesiapan seluruh lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Lembaga penegak hukum, badan pengelola aset, serta badan pengawas independen harus memiliki kapasitas, integritas, dan sistem pengawasan yang kuat.

Hal tersebut penting agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, tidak menjadi alat kepentingan tertentu, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

PWDPI berharap undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, serta memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

“Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi produk hukum di atas kertas. Implementasinya harus tegas, transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Aset hasil kejahatan harus dapat dipulihkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” pungkas M. Nurullah RS.

(M. DAHLAN)

KRIMSUS86.COM — TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA

Pos terkait