Krimsus86.com Parigi Moutong — 30 April 2026 — Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Parigi Moutong kian menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan masyarakat mengindikasikan adanya penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran, diduga mengalir ke sektor industri dan aktivitas pertambangan emas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Tinombo, di mana sebuah SPBU setempat diduga menjadi titik distribusi solar subsidi yang kemudian disalurkan kepada pihak tertentu melalui perantara atau pengepul.
Laporan warga menyebutkan adanya aktivitas pengangkutan solar subsidi menggunakan kendaraan operasional menuju lokasi pertambangan di wilayah Moutong. Praktik ini diduga melibatkan oknum pengepul yang secara rutin mengambil BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian didistribusikan kembali.
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa terdapat pola distribusi terjadwal bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh solar subsidi. Mekanisme tersebut diduga memberikan akses prioritas kepada pengepul, sementara masyarakat umum justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Selain itu, muncul pula dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam praktik tersebut. Namun demikian, informasi ini masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sementara itu, pihak pengelola SPBU setempat saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti peruntukan akhir dari solar subsidi yang dibeli oleh pihak-pihak tersebut, meskipun mengakui adanya sistem pembagian kuota kepada sejumlah konsumen.
Praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memuat sanksi pidana bagi pelanggaran distribusi BBM bersubsidi.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga keadilan distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.(Faisal.SH//red)
