JAKARTA | KRIMSUS86.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional.
Menurut Nurullah, pandangan tersebut terlalu sempit karena hanya melihat dampak dari sisi penggunaan BBM oleh angkutan barang dan angkutan umum, tanpa mempertimbangkan efek berantai yang dirasakan masyarakat luas.
“Kami menghormati penjelasan pemerintah, namun pernyataan bahwa dampaknya minim justru menimbulkan keraguan. Memang secara teknis Pertamax bukan bahan bakar utama angkutan barang, tetapi kenaikan harga BBM non subsidi tetap memicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor,” ujar Nurullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penyesuaian harga BBM non subsidi mulai Rabu (10/6/2026). Menanggapi berbagai kritik publik, Menteri Keuangan menyatakan bahwa dampak kenaikan tersebut relatif kecil karena pengguna BBM non subsidi didominasi kendaraan pribadi.
Namun demikian, Nurullah menilai realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa banyak kendaraan operasional perusahaan, pelaku usaha, jasa transportasi tertentu, hingga kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi. Kenaikan harga bahan bakar tersebut secara langsung meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen.
Selain itu, menurutnya, kenaikan harga BBM sering kali memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum karena dijadikan alasan oleh sebagian pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tarif.
“Di lapangan, ketika salah satu jenis BBM naik, sering kali menjadi alasan untuk menaikkan ongkos transportasi, tarif jasa, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Masyarakat melihatnya sebagai satu kesatuan, bukan dipisahkan antara BBM subsidi dan non subsidi. Karena itu, klaim bahwa dampaknya terbatas tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Nurullah juga menilai anggapan bahwa pengguna BBM non subsidi hanya berasal dari kalangan tertentu cenderung mengabaikan kondisi masyarakat kelas menengah yang turut merasakan dampak kenaikan harga.
“Banyak pekerja, wiraswasta, dan keluarga menengah menggunakan Pertamax untuk mendukung aktivitas kerja dan mencari nafkah. Ketika harga naik hingga ribuan rupiah per liter, tentu ada tambahan beban pengeluaran yang harus mereka tanggung setiap bulan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh sektor distribusi barang. Faktor psikologis pasar dan meningkatnya biaya operasional masyarakat juga dapat memberikan tekanan terhadap harga-harga di berbagai sektor.
“Kenaikan biaya transportasi pribadi, biaya operasional usaha kecil, serta persepsi pasar yang menganggap harga akan terus naik merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap inflasi. Jika hanya dilihat dari sektor angkutan barang, dampaknya mungkin terlihat kecil, tetapi secara keseluruhan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Terkait komitmen pemerintah menjaga kuota BBM subsidi agar tidak membengkak, Nurullah menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Kita mendukung agar BBM subsidi tepat sasaran. Namun pengawasan di lapangan harus diperkuat. Jangan sampai kenaikan harga BBM non subsidi justru mendorong lonjakan penggunaan BBM subsidi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan atau habisnya kuota lebih cepat dari yang direncanakan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Nurullah meminta pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat serta tidak hanya berpatokan pada perhitungan statistik semata.
“Angka inflasi mungkin terlihat kecil dalam data, tetapi bagi masyarakat yang harus mengatur pengeluaran setiap hari, kenaikan sekecil apa pun tetap terasa. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan efektif agar tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampak sosial yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Kebijakan boleh diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai rakyat merasa tidak didengar dan beban hidup semakin berat,” pungkasnya.
(M. Dahlan)
