KOTA TASIKMALAYA, 11 NOVEMBER 2026 – KRIMSUS86.COM,Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan disampaikan Yulianti, warga Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan pengobatan akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan.
Yulianti mengungkapkan, kondisi tersebut membuat dirinya kesulitan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya untuk kebutuhan pengobatan rawat jalan di rumah sakit.
Menurut pengakuannya, dirinya mendapatkan informasi bahwa proses pengurusan atau pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI tidak dapat dilakukan apabila pasien belum menjalani rawat inap.
Keluhan tersebut muncul saat dirinya berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tasikmalaya, RS Hermina, maupun sejumlah rumah sakit swasta lainnya.
“Katanya dari Dinkes sudah melebihi kuota. Jadi tidak bisa bikin BPJS kalau belum rawat inap dulu,” ungkap Yulianti kepada awak media Krimsus86.com.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala status kepesertaan PBI yang tidak aktif.
Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Jangan sampai persoalan administrasi, pendataan, maupun keterbatasan anggaran justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Apabila benar terdapat ketentuan atau kebijakan yang mengharuskan warga menunggu hingga menjalani rawat inap sebelum dapat mengurus pengaktifan kembali kepesertaan PBI, maka mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Pasalnya, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak hanya muncul ketika seseorang harus menjalani rawat inap. Pelayanan rawat jalan, pemeriksaan medis, konsultasi dokter, dan pengobatan rutin juga merupakan kebutuhan penting yang tidak boleh diabaikan.
Atas keluhan tersebut, Krimsus86.com memandang perlu adanya klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan BPJS Kesehatan terkait sejumlah persoalan berikut:
1. Apa penyebab kepesertaan BPJS PBI milik Yulianti dinonaktifkan?
2. Apakah benar terdapat keterbatasan kuota atau anggaran dalam proses pengaktifan kembali peserta PBI?
3. Apakah terdapat ketentuan yang mengharuskan warga menjalani rawat inap terlebih dahulu sebelum dapat mengurus kembali kepesertaan PBI?
4. Bagaimana mekanisme pelayanan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pengobatan rawat jalan ketika status kepesertaan PBI tidak aktif?
5. Apakah pemerintah daerah memiliki skema bantuan atau solusi alternatif bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam kondisi tersebut?
6. Langkah konkret apa yang akan dilakukan agar persoalan administrasi kepesertaan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan?
Persoalan kepesertaan BPJS PBI bukan sekadar masalah administrasi. Di balik status kepesertaan yang tidak aktif, terdapat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan medis secara layak.
Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan.
Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian ketika kondisi kesehatannya sudah memburuk.
Hingga berita ini diterbitkan, Krimsus86.com belum memperoleh keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya maupun BPJS Kesehatan mengenai keluhan yang disampaikan Yulianti.
Awak media Krimsus86.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.
Krimsus86.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya, maupun pihak rumah sakit terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan biarkan persoalan administrasi menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
(Sandi.R//red)
