Karawang, /Krimsus86.com 15 September 2026 —
Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keresahan di tingkat kewilayahan akhirnya disampaikan secara langsung oleh Forum RT/RW Desa Cengkong kepada Pemerintah Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.
Bertempat di Aula Kecamatan Purwasari, Selasa (15/9/2026), forum tersebut menyampaikan berbagai keluhan yang menyangkut keterbukaan informasi, kejelasan realisasi program, hak dan fasilitas RT/RW, persoalan administrasi, hingga Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pertemuan itu bukan sekadar menyampaikan keluhan. Forum RT/RW berharap pemerintah dapat memberikan kepastian atas sejumlah persoalan yang menurut mereka selama ini masih menyisakan tanda tanya.
Ketua Forum RT/RW Desa Cengkong, Saepul Purnama Jaya, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan mencari solusi, bukan memperkeruh keadaan.
“Kami menyampaikan keluh kesah RT/RW. Ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada Pak Camat agar bisa menjadi solusi. Kami berharap ada kebaikan-kebaikan dan penyelesaian,” ujar Asep.
Keterbukaan Informasi Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang paling mendapat perhatian adalah mengenai keterbukaan informasi.
Forum RT/RW mempertanyakan sejumlah informasi yang menurut mereka penting diketahui oleh masyarakat maupun para pengurus kewilayahan. Mereka berharap setiap kebijakan, ketentuan, maupun program dapat disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Bagi para pengurus RT/RW, informasi yang jelas menjadi hal penting karena mereka berada di garis terdepan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Forum juga mempertanyakan mengenai ketentuan dan realisasi sejumlah program, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan RT/RW dan ketenagakerjaan.
Menurut Saepul, terdapat sejumlah persoalan mengenai hak maupun fasilitas RT/RW yang masih dipertanyakan. Persoalan tersebut, kata dia, telah beberapa kali disampaikan, namun hingga kini pihaknya mengaku masih membutuhkan penjelasan yang lebih pasti.
“Yang kami minta sebenarnya sederhana, yaitu kejelasan. Kalau memang ada ketentuan, sampaikan ketentuannya. Kalau ada realisasi, kami ingin tahu seperti apa realisasinya,” ungkapnya.
PTSL Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan program dan administrasi, Forum RT/RW juga membawa persoalan terkait PTSL.
Mereka menyampaikan adanya persoalan pemberkasan dan kesepakatan yang sebelumnya telah terjalin. Termasuk di dalamnya mengenai persoalan pengembalian yang menurut forum masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Forum berharap persoalan tersebut segera mendapatkan titik terang sehingga tidak terus menjadi beban bagi pengurus RT/RW di tingkat desa.
“Kami sudah menyampaikan secara lisan. Kami berharap persoalan ini bisa mendapatkan penjelasan dan diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terus menjadi beban bagi teman-teman RT/RW,” kata Asep.
Kecamatan Janji Fasilitasi dan Panggil Pemdes
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Camat Purwasari H. Nendi Sopandi, S.Kom., MM., menyatakan bahwa pemerintah kecamatan akan mengambil peran sebagai fasilitator.
Pihak kecamatan berencana memanggil Pj. Kepala Desa Cengkong OO Abdul Rojak bersama Sekretaris Desa Obay untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan Forum RT/RW.
Langkah tersebut menjadi penting agar persoalan yang berkembang tidak berhenti pada penyampaian keluhan semata. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas setiap persoalan berdasarkan data, dokumen, serta ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemerintah desa untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap berbagai hal yang dipertanyakan oleh Forum RT/RW.
Menunggu Solusi, Bukan Sekadar Janji
Pertemuan di Aula Kecamatan Purwasari menjadi momentum bagi Forum RT/RW Desa Cengkong untuk menyuarakan keresahan yang mereka rasakan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya: apakah pemanggilan pemerintah desa nantinya mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang disampaikan?
Forum RT/RW berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai pembicaraan di ruang pertemuan.
Mereka menginginkan kejelasan, keterbukaan, dan penyelesaian nyata.
Sebab bagi masyarakat di tingkat paling bawah, informasi bukan sekadar urusan administrasi. Ketika informasi tidak jelas, pertanyaan akan terus bermunculan. Sebaliknya, ketika pemerintah mampu memberikan penjelasan secara terbuka, kepercayaan masyarakat pun dapat terjaga.
Dan bagi para ketua RT/RW yang setiap hari menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, kepastian informasi adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
(Red)*
