GOWA, SULAWESI SELATAN – KRIMSUS86.COM – Dugaan buruknya pelayanan administrasi di Pemerintah Desa Pallangga, Kabupaten Gowa, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Gowa.
Sorotan tersebut muncul menyusul dugaan penolakan Kepala Desa Pallangga, Amrah Daeng Nyau, terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Ghoib yang dibutuhkan salah seorang warganya untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Berdasarkan informasi yang diterima, warga yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya telah meminta bantuan pemerintah desa untuk menerbitkan surat keterangan tersebut sebagai salah satu dokumen pendukung proses administrasi perkara.
Namun, ketika kuasa hukum hendak datang ke kantor desa untuk mengurus permohonan tersebut, Kepala Desa Pallangga diduga menyampaikan penolakan melalui sambungan telepon pada Selasa (10/11/2026).
Dalam komunikasi tersebut, kepala desa disebut menyampaikan pernyataan, “Nda usah ke kantor, biar ke kantor tidak saya buatkan.”
Pernyataan yang diduga disampaikan tersebut kemudian menuai perhatian INAKOR Gowa. Sikap tersebut dinilai perlu mendapatkan klarifikasi, terutama menyangkut kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Humas INAKOR Gowa, Haerudin, menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai ada warga yang merasa dipersulit ketika membutuhkan pelayanan administrasi. Kepala desa harus memahami tugas dan kewenangannya, termasuk memberikan pelayanan sesuai prosedur. Jika memang ada persyaratan yang belum terpenuhi atau surat tersebut tidak dapat diterbitkan, seharusnya dijelaskan secara tertulis dan berdasarkan aturan, bukan langsung menolak,” tegas Haerudin.
Lebih lanjut, INAKOR Gowa secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Gowa untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kepala Desa Pallangga, Amrah Daeng Nyau, terkait dugaan penolakan pelayanan administrasi tersebut.
Menurut Haerudin, langkah pemeriksaan diperlukan guna memastikan apakah tindakan yang dipersoalkan telah sesuai dengan standar pelayanan pemerintahan desa atau justru berpotensi menjadi bentuk pengabaian terhadap kewajiban pelayanan publik.
Selain Inspektorat, INAKOR Gowa juga meminta Pemerintah Kecamatan Pallangga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa agar menjalankan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat desa.
“Pelayanan publik bukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap warga. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Kami meminta Inspektorat turun tangan agar persoalan ini mendapatkan kejelasan dan tidak terulang terhadap masyarakat lainnya,” tutup Haerudin.
INAKOR Gowa menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan secara layak, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi langsung dari Kepala Desa Pallangga, Amrah Daeng Nyau, terkait dugaan penolakan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Pemerintah Desa Pallangga demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
(MJ@19// TIM)
