GUNUNGSUGIH | KRIMSUS86.COM – LAMPUNG TENGAH – Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa malam, 10 November 2026. Kedatangan tim tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan klarifikasi atas dugaan adanya setoran sebesar 15 persen dari dana program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Pemeriksaan berlangsung hingga malam hari. Sejumlah pejabat dan staf Disdikbud dikabarkan menjalani pemeriksaan secara bergantian, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah yang disebut turut hadir di lokasi.
Berdasarkan informasi dan rekaman video yang beredar, sejumlah petugas terlihat membawa sebuah box container berisi dokumen dari dalam kantor Disdikbud. Aktivitas tersebut disaksikan oleh sejumlah wartawan dan aparat yang berada di lokasi.
Salah seorang staf Disdikbud Lampung Tengah, Akmaludin, membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa tim yang datang berasal dari Kejati Lampung.
Menurut keterangannya, dari ruangannya petugas turut membawa rekaman kamera pengawas atau CCTV beserta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan program revitalisasi satuan pendidikan.
Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian publik lantaran berkaitan dengan dugaan praktik permintaan atau penyetoran sebesar 15 persen dari anggaran program revitalisasi sekolah.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perbaikan ruang kelas, bangunan sekolah, serta fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Apabila dugaan pemotongan atau setoran tersebut terbukti, praktik demikian tentu menjadi persoalan serius karena berpotensi merugikan kepentingan dunia pendidikan dan mengurangi manfaat anggaran yang seharusnya diterima oleh satuan pendidikan.
Sejumlah pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat. Siapa pihak yang diduga meminta setoran? Siapa yang menerima aliran dana tersebut? Berapa jumlah sekolah yang terdampak, dan berapa total anggaran yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan dapat dijawab melalui proses penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.
Masyarakat berharap Kejati Lampung dapat menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pemeriksaan dokumen, tetapi juga menelusuri aliran anggaran apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Penanganan perkara diharapkan dilakukan secara transparan, profesional, dan objektif, sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dana pendidikan merupakan anggaran untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi para siswa. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan harus mendapatkan perhatian serius.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Lampung belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan, status penanganan perkara, maupun dokumen dan rekaman CCTV yang dibawa dari Kantor Disdikbud Lampung Tengah.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Kejati Lampung dan Disdikbud Lampung Tengah guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.
Media memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang disebut maupun merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Pewarta: Sahrul
