MUSI BANYUASIN — KRIMSUS86.COM — Polemik mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memasuki babak baru. Persoalan yang sebelumnya berkaitan dengan kehadiran dan pelaksanaan tugas kini berkembang menjadi perdebatan mengenai kepastian administrasi kepegawaian dan dasar hukum.
Polemik mencuat setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba menerbitkan surat Nomor B-800/681/Nakertrans/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 perihal Penyampaian Surat Belum Aktif Kerja, yang ditujukan kepada BKPSDM Muba.
Dalam surat tersebut, Disnakertrans menyebut Wendi Catur Santoso telah dipindahtugaskan ke lingkungan Disnakertrans berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 820/1163/SETDA/2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Disnakertrans, sejak keputusan mutasi diterbitkan, Wendi disebut belum menjalankan tugas, belum melapor, dan belum aktif bekerja di lingkungan Disnakertrans. Instansi tersebut juga menyebut telah melakukan pemanggilan melalui surat Nomor B-800/250/Nakertrans/2025 dan B-800/651/Nakertrans/2026.
Surat tersebut kemudian diteruskan kepada BKPSDM Muba untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan administrasi kepegawaian dan disiplin ASN.
Namun, pada 13 Agustus 2026, Wendi Catur Santoso menyampaikan klarifikasi tertulis sekaligus sanggahan terhadap narasi bahwa dirinya sengaja mangkir dari kewajiban kedinasan.
Wendi justru mempersoalkan kepastian administrasi kepegawaiannya. Ia menyebut adanya dugaan ketidaksinkronan sejumlah dokumen, antara lain keputusan mutasi dengan dokumen kenaikan pangkat yang menurut keterangannya masih mencantumkan dirinya pada instansi sebelumnya.
Persoalan tersebut, apabila benar adanya, perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak berhenti pada kesimpulan mengenai kehadiran atau ketidakhadiran ASN.
Sebab, penegakan disiplin ASN memang wajib dilakukan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Namun pada saat yang sama, setiap keputusan administrasi pemerintahan juga harus memiliki dasar hukum yang jelas, diterbitkan oleh pejabat berwenang, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, rangkaian administrasi terkait Wendi perlu diuji secara utuh, mulai dari dasar penerbitan SK mutasi, proses penyampaian keputusan, status kepegawaian, pelaksanaan mutasi, dokumen kenaikan pangkat, hingga keberatan atau komunikasi administratif yang pernah dilakukan pihak bersangkutan.
Dua Versi Administrasi Perlu Diuji
Disnakertrans memiliki dasar administrasinya sendiri, yakni mutasi telah ditetapkan dan ASN yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas pada tempat yang telah ditentukan.
Sementara Wendi mempertanyakan kepastian status administratifnya serta dugaan adanya ketidaksinkronan dokumen kepegawaian.
Kedua versi tersebut tidak semestinya diputuskan hanya berdasarkan pernyataan. Pembuktiannya harus mengacu pada dokumen resmi, kronologi, kewenangan pejabat penerbit, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika Wendi terbukti melanggar disiplin, proses penegakan disiplin harus berjalan secara objektif dan sesuai prosedur.
Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan atau kekeliruan administrasi pemerintah yang berpengaruh terhadap status kepegawaiannya, persoalan tersebut juga harus dijelaskan dan diperbaiki sesuai mekanisme yang berlaku.
BKPSDM Muba Diharapkan Bertindak Objektif
Dengan munculnya surat Disnakertrans dan sanggahan Wendi, BKPSDM Muba kini berada pada posisi penting untuk memastikan persoalan tersebut diperiksa secara utuh, objektif, transparan, dan berimbang.
BKPSDM tidak hanya diharapkan memproses surat terkait disiplin, tetapi juga memastikan seluruh dokumen yang menjadi dasar persoalan diperiksa secara menyeluruh.
Prinsipnya sederhana: dokumen harus dibuka, kronologi harus diperiksa, dan dasar hukum harus diuji.
Wendi juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Apabila langkah tersebut ditempuh, maka persoalan ini berpotensi mendapatkan pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Bukan Persoalan Siapa yang Paling Kuat
Polemik ini seharusnya tidak berkembang menjadi pertarungan antara ASN dengan pejabat atau antarinstansi.
Yang harus diuji adalah dokumen. Yang harus dipastikan adalah dasar hukum. Yang harus ditegakkan adalah aturan.
Jika Wendi terbukti melanggar disiplin, maka ketentuan harus ditegakkan. Namun jika terdapat kekeliruan administrasi, maka kekeliruan tersebut juga harus diperbaiki dan dijelaskan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan yang saling berhadapan.
Polemik ini pada akhirnya menjadi ujian bagi tata kelola administrasi kepegawaian Pemkab Muba. Masyarakat berhak mengetahui apakah perkara tersebut murni persoalan disiplin atau terdapat persoalan administrasi yang perlu terlebih dahulu diselesaikan.
Jawaban atas persoalan tersebut harus bersandar pada dokumen, kronologi, fakta, dan dasar hukum yang dapat diuji, bukan semata-mata narasi dari salah satu pihak.
Dalam negara hukum, setiap ASN berhak memperoleh proses yang objektif dan sesuai aturan. Di sisi lain, setiap ASN juga berkewajiban menjalankan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mutasi harus dilaksanakan sesuai aturan. Disiplin wajib ditegakkan. Namun seluruh administrasi pemerintahan juga harus tunduk pada hukum dan kepastian prosedur.
(Enis//red)
