Krimsus86.com, Palembang, 13 Januari 2026 – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (13/01/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada pukul 15.50 WIB tersebut bertempat di Aula Praja Wibawa, Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.
Kunjungan kerja Wakil Menteri Hukum dan HAM RI disambut oleh Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel Maha Resi Tama, S.E., M.M., serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Koordinator Tim Gabungan Upaya Penanggulangan Pelecehan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh peserta hadir dengan mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI memaparkan arah penerapan hukum di masa depan, dengan menekankan pentingnya penyesuaian antara standar hukum nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa konsistensi penegakan hukum merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
“Penerapan hukum yang baik harus mampu menjembatani kepentingan nasional dengan kondisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Maha Resi Tama, menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mengimplementasikan arahan yang disampaikan oleh Wakil Menteri. Ia juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan akibat dinamika sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah.
“Kami menghadapi karakteristik masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal tetap dibutuhkan agar penegakan peraturan dapat berjalan efektif,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Satpol PP. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat guna mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan hukum nasional dengan implementasinya di daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program kerja pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia.
Sejumlah elemen masyarakat turut menyampaikan harapan agar upaya ini dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
Pewarta:DAPID KBR | DARMANLI | SYAFARLIUS
