PALU — KRIMSUS86.COM — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendorong para pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk segera beradaptasi dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital, termasuk melalui e-Katalog V6.
Menurut Reny, transformasi digital dalam pengadaan pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menawarkan produk mereka kepada instansi pemerintah.
“Pelaku usaha yang telah masuk dalam ekosistem digital pengadaan akan lebih mudah memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat mencari dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif,” ujar Reny saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Palu, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai sistem pengadaan digital juga menjadi bagian penting dalam mendorong proses transaksi pemerintah yang lebih akuntabel, transparan dan berintegritas.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ajaknya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar semakin siap berpartisipasi dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok pelaku usaha inklusif, antara lain perempuan, penyandang disabilitas, pemuda serta warga binaan. Mereka didorong agar memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui sistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI, Dwi Rahayu Eka Setyowati, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional dan transparan.
Apresiasi tersebut antara lain tercermin dari capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 sebesar 85,06, serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berada pada level 9.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Dwi Rahayu.
Pada kegiatan tersebut, LKPP RI kembali menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah.
Kegiatan diikuti sekitar 120 pelaku usaha dari berbagai kelompok dan latar belakang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tengah Irwan, S.Km., S.H., M.H.
(Nofli//Red)
