UANG RAKYAT BUKAN RAHASIA! PHMI DESAK KESBANGPOL DEPOK BUKA RINCIAN DANA HIBAH RP16,98 MILIAR

DEPOK |  KRIMSUS86.COM, Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok agar segera memberikan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp16.985.680.500 atau sekitar Rp16,98 miliar.

Desakan tersebut muncul setelah PHMI mengaku belum menerima tanggapan maupun penjelasan atas permohonan informasi publik yang telah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesbangpol Kota Depok.

Berita Lainnya

Permohonan itu disampaikan melalui surat Nomor 427/DPP/PHMI/XI/2026 tertanggal 5 November 2026, dengan perihal Permohonan Informasi Publik terkait Anggaran Belanja Hibah pada Kesbangpol Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Hingga Kamis (19/11/2026), PHMI menyatakan belum memperoleh respons atas permohonan tersebut.

Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL., yang akrab disapa Anto, menegaskan bahwa informasi penggunaan anggaran hibah merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan harus dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keterbukaan anggaran bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Uang rakyat bukan uang pribadi. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran daerah disalurkan, siapa penerimanya, berapa jumlah yang diterima, serta bagaimana dana tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Hermanto.

PHMI menegaskan bahwa dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari keuangan daerah yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan hukum.

Mulai dari proses penganggaran, verifikasi calon penerima, penetapan penerima, pencairan, penggunaan, pengawasan hingga laporan pertanggungjawaban, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hermanto menilai, penyaluran dana hibah kepada organisasi, yayasan, lembaga maupun kelompok masyarakat tidak serta-merta menghilangkan hak publik untuk mengetahui proses dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa setelah dana hibah dicairkan, semuanya menjadi urusan internal penerima. Dana itu bersumber dari uang rakyat sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi,” ujarnya.

PHMI menyebut prinsip keterbukaan tersebut sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PHMI juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah pemerintah daerah.

Dalam materi yang dirujuk PHMI dari Laporan Tahunan KPK Tahun 2025, terdapat sejumlah persoalan tata kelola belanja hibah daerah yang perlu menjadi perhatian, di antaranya kelemahan verifikasi penerima, potensi konflik kepentingan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta rendahnya akuntabilitas pertanggungjawaban.

Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi penerima dan penggunaan dana hibah juga dinilai dapat menghambat pengawasan publik.

PHMI berpandangan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti setelah anggaran dicairkan. Pengawasan harus berlanjut hingga seluruh penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban dapat dibuktikan sesuai ketentuan.

Hermanto menegaskan, keterbukaan dokumen merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan hanya meminta masyarakat percaya kepada pemerintah, tetapi informasi yang menjadi hak masyarakat justru sulit diperoleh. Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara,” katanya.

PHMI juga mengingatkan bahwa apabila dalam pengelolaan dana hibah ditemukan pelanggaran, konsekuensi hukumnya dapat berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana, bergantung pada perbuatan dan unsur hukum yang terbukti.

Sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Pemberian hibah kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Penggunaan dana tidak sesuai tujuan dan peruntukan dalam NPHD.

3. Pemalsuan proposal, dokumen administrasi maupun bukti pengeluaran.

4. Laporan pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.

5. Pemotongan dana hibah secara melawan hukum.

6. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai peruntukan.

7. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses verifikasi, penetapan penerima dan pencairan.

8. Persekongkolan atau konflik kepentingan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjadi dasar penegakan hukum.

Hermanto yang juga merupakan praktisi hukum menegaskan bahwa jabatan pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pengawasan masyarakat.

“Anggaran daerah bukan milik pejabat, bukan milik dinas, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, PHMI mendesak Kesbangpol Kota Depok untuk segera memberikan jawaban resmi atas permohonan informasi publik yang telah disampaikan.

PHMI meminta agar informasi penggunaan anggaran hibah Tahun Anggaran 2025 dibuka secara terperinci, meliputi:

– Total anggaran hibah yang dialokasikan dan direalisasikan.

– Daftar nama organisasi, lembaga atau pihak penerima hibah.

– Besaran dana yang diterima masing-masing penerima.

– Dasar penetapan dan persyaratan penerima hibah.

– Dokumen NPHD dan peruntukan penggunaan dana.

– Informasi pencairan serta realisasi penggunaan anggaran.

– Laporan pertanggungjawaban masing-masing penerima sesuai ketentuan.

– Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan hibah.

PHMI menegaskan bahwa permintaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hermanto berharap Kesbangpol Kota Depok tidak mengabaikan permohonan tersebut dan segera memberikan penjelasan secara terbuka, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja dengan benar. Justru keterbukaan menjadi bukti bahwa anggaran dikelola secara profesional, tepat sasaran dan sesuai aturan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya.

PHMI menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah, bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana. Seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang sah.

KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA.

Pos terkait