DANDIM 0401/MUBA LETKOL DIMAS KURNIAWAN BEBERKAN KRONOLOGI PENITIPAN ARMADA MINYAK DIDUGA ILEGAL DI MAKO­DIM, TEGASKAN TAK ADA SETORAN

MUSI BANYUASIN, KRIMSUS86.COM – Polemik penitipan sejumlah kendaraan pengangkut minyak yang diduga berasal dari aktivitas ilegal di halaman Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0401/Musi Banyuasin (Muba) menjadi perhatian publik.

Menanggapi berbagai informasi dan perbincangan yang berkembang di media sosial, Komandan Kodim (Dandim) 0401/Muba, Letkol Dimas Kurniawan, akhirnya membeberkan kronologi serta alasan pihaknya menerima penitipan sejumlah armada tersebut.

Berita Lainnya

Menurut penjelasan Letkol Dimas, persoalan ini bermula ketika sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Gabungan Media, Lembaga Adat Melayu (LAM), organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, serta masyarakat mendatangi Makodim 0401/Muba untuk meminta bantuan dan dukungan terkait penertiban kendaraan pengangkut minyak yang diduga ilegal dan hendak dibawa keluar dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola minyak bumi agar kembali sesuai ketentuan negara, sekaligus mendukung pemenuhan target lifting minyak nasional dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Letkol Dimas menjelaskan, sebelumnya telah terdapat kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada 8 September 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, DPRD Muba, Kapolres Muba, serta Negosiator Liga Rakyat Muba Bersatu.

Dalam kesepakatan tersebut, masyarakat yang melakukan penyulingan dan penambangan minyak tradisional diberikan waktu enam bulan untuk menyalurkan hasil minyak melalui jalur resmi kepada negara, yakni Pertamina atau Medco melalui BKU, serta tidak menjualnya kepada pihak lain.

Kesepakatan itu tertuang dalam dokumen Nomor 196/Kesepakatan/DPRD/IX/2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumai, S.E., Kapolres Muba AKBP Adit Listyono, S.I.K., M.H., Bupati Muba H. M. Toha, serta perwakilan Negosiator Liga Rakyat Muba Bersatu.

Berangkat dari kesepakatan tersebut, aliansi yang terdiri dari unsur LSM, media, dan masyarakat kemudian berinisiatif melakukan kegiatan penertiban selama dua hari, yakni pada 13–14 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kendaraan pengangkut minyak yang diduga ilegal dan hendak dibawa keluar dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diamankan oleh kelompok tersebut.

Selanjutnya, kendaraan-kendaraan itu dititipkan di halaman Makodim 0401/Muba.

Menurut Letkol Dimas, penitipan kendaraan tersebut dilakukan karena Kodim 0401/Muba merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Musi Banyuasin dan dinilai memiliki komitmen dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait tata kelola minyak bumi.

Ia juga menyampaikan kepada pihak aliansi bahwa hasil penertiban kendaraan pengangkut minyak tersebut diarahkan untuk diserahkan kepada BKO guna mendukung pemenuhan lifting minyak nasional.

Letkol Dimas berharap langkah tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para penambang minyak tradisional, mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Ia menegaskan bahwa minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, muncul video viral di media sosial TikTok yang memperlihatkan sejumlah pihak dari kalangan LSM dan media mengaku dirugikan atas kegiatan penertiban kendaraan pengangkut minyak tersebut.

Dalam keterangannya, Letkol Dimas turut menyampaikan adanya informasi dan dugaan mengenai keterlibatan oknum media maupun LSM dalam pengawalan distribusi minyak yang diduga ilegal.

Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi, verifikasi, serta pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Polemik ini turut memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, mulai dari legalitas tindakan penertiban yang dilakukan kelompok masyarakat, status hukum kendaraan yang diamankan, mekanisme penitipan kendaraan di lingkungan Makodim, hingga kewenangan penyerahan barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan minyak ilegal.

Aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendapatkan kejelasan agar upaya penertiban tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Publik pun menantikan penjelasan lebih lanjut dari aparat penegak hukum mengenai status kendaraan yang berada di halaman Makodim 0401/Muba, termasuk prosedur pengamanan, penanganan, dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi isu yang berkembang mengenai dugaan adanya pemberian uang atau setoran terkait penitipan kendaraan pengangkut minyak tersebut, Letkol Dimas Kurniawan dengan tegas membantah dirinya menerima uang dalam bentuk apa pun.

“Tidak ada setor-setor ke Dandim. Saya tidak menerima,” tegas Letkol Dimas Kurniawan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan kendaraan di halaman Makodim merupakan bentuk penitipan kendaraan hasil kegiatan penertiban yang dilakukan aliansi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan bagi pihak tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang sekaligus menjawab tudingan yang beredar di media sosial.

Dengan adanya penjelasan dari Dandim 0401/Muba tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai awal mula penitipan kendaraan dan alasan keterlibatan pihak Kodim.

Namun demikian, transparansi mengenai dasar hukum penertiban, status kendaraan, serta mekanisme penanganan selanjutnya tetap menjadi hal penting yang perlu dijelaskan kepada publik.

Salam Merah Putih.

Pewarta: Hendri Gradak

KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya

Pos terkait