SINTANG, KALBAR — KRIMSUS86.COM, Senin 7 September 2026.
Dewan Pimpinan Wilayah Profesional Jaringan Mitra Negara (DPW PROJAMIN) Kalimantan Barat melontarkan kritik terhadap Depot PT Pertamina Patra Niaga Sintang yang dinilai belum memberikan respons atas surat resmi terkait persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sintang.
Ketua DPW PROJAMIN Kalbar, Eko Jatmiko, mengatakan surat tersebut telah disampaikan secara resmi sejak beberapa bulan lalu. Surat itu, menurutnya, berisi permintaan klarifikasi sekaligus dorongan agar pihak Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, hingga Senin (7/9/2026), pihaknya mengaku belum menerima jawaban maupun tindak lanjut resmi dari Depot PT Pertamina Patra Niaga Sintang.
“Sudah berbulan-bulan surat kami masuk secara resmi, tetapi hingga hari ini belum ada respons. Sikap diam seperti ini justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” tegas Eko.
Menurut PROJAMIN, persoalan ketersediaan BBM merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, transportasi, perekonomian, serta distribusi kebutuhan pokok.
Keluhan masyarakat mengenai antrean panjang, keterbatasan pasokan, hingga kesulitan memperoleh BBM di sejumlah titik juga menjadi alasan PROJAMIN meminta adanya penjelasan terbuka mengenai kondisi distribusi BBM di wilayah Sintang.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sikap bungkam, tetapi penjelasan dan solusi. Ketika distribusi BBM menjadi kebutuhan vital, transparansi sangat penting,” ujar Eko.
SIAP TEMPUH LANGKAH SOMASI
DPW PROJAMIN Kalbar menyatakan sedang mempersiapkan langkah somasi apabila surat resmi yang telah disampaikan tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Depot PT Pertamina Patra Niaga Sintang.
Eko menjelaskan, somasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk meminta pihak terkait memberikan jawaban tertulis sekaligus penjelasan mengenai persoalan distribusi dan ketersediaan BBM yang menjadi perhatian publik.
“Kalau surat resmi terus diabaikan, kami akan melayangkan somasi. Ini bukan untuk mencari sensasi, tetapi agar ada kepastian dan akuntabilitas kepada masyarakat,” katanya.
PROJAMIN menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Organisasi itu juga mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi stok, mekanisme distribusi, serta langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan BBM di Kabupaten Sintang.
Menurut PROJAMIN, keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pasokan BBM dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Depot PT Pertamina Patra Niaga Sintang belum memberikan keterangan resmi terkait surat DPW PROJAMIN Kalimantan Barat maupun tudingan bahwa surat tersebut belum mendapatkan respons selama beberapa bulan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak PT Pertamina Patra Niaga maupun pihak terkait lainnya. Setiap tanggapan yang disampaikan akan diberitakan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
(Red//Tim)
