PESAWARAN |LAMPUNG – KRIMSUS 86.COM”Dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin di wilayah Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai,Kabupaten Pesawaran,Provinsi Lampung,kini menjadi sorotan masyarakat.Pasalnya, kegiatan pengolahan emas yang diduga berlangsung di sejumlah lokasi tersebut disinyalir menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan,khususnya pencemaran aliran sungai akibat pembuangan limbah hasil pengolahan emas.(Kamis 19.11.2026)
Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun,aktivitas pengolahan emas tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah pihak yang disebut berinisial UK alias Udin Kebo,KR,ST, dan BH.Namun, keterlibatan serta status perizinan masing-masing pihak masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.
Persoalan yang paling memprihatinkan adalah dugaan pembuangan limbah hasil pengolahan emas menggunakan tong Maupun gelondong ke aliran sungai,Akibat kondisi tersebut,masyarakat mengeluhkan perubahan kualitas air sungai yang diduga telah tercemar, sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Bahkan,sejumlah warga melaporkan Sering Berdampak pada ikan-ikan di aliran sungai tersebut ditemukan mati.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena sungai merupakan salah satu sumber daya lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilindungi dari aktivitas pencemaran.
Jika dugaan tersebut benar,persoalan ini bukan lagi sekadar masalah kegiatan usaha pertambangan,melainkan sudah menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Wartawan pernah mengalami Ketegangan Saat hendak melakukan Konfirmasi,
Persoalan ini juga menyisakan cerita mengenai upaya konfirmasi yang pernah dilakukan beberapa orang wartawan Di lokasi tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi,Beberapa wartawan tersebut sebelumnya pernah mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan pembuangan limbah tong pengolahan emas yang disinyalir menyebabkan pencemaran sungai dan kematian ikan.
Namun,upaya konfirmasi tersebut dikabarkan sempat diwarnai ketegangan dengan seorang pria yang disebut berinisial UK alias Udin Kebo.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi,pria tersebut diduga menunjukkan sikap intimidatif dan perilaku yang membuat beberapa wartawan merasa tidak nyaman serta khawatir terhadap keselamatan mereka.
Akibat kejadian itu,Beberapa wartawan tersebut dikabarkan tidak lagi mendekati lokasi untuk melakukan konfirmasi lanjutan.
Redaksi menilai,apabila benar terdapat tindakan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Sebab,Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Meski demikian,dugaan intimidasi tersebut tetap perlu diklarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan agar pemberitaan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak.
Selain persoalan pencemaran sungai dan dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin,muncul pula pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Informasi yang beredar turut menyebut adanya nama berinisial JL dan Ikbal yang dikaitkan dengan dugaan kedekatan sejumlah pihak di sekitar kegiatan tersebut.
Namun,sampai saat ini belum terdapat bukti yang dapat memastikan adanya keterlibatan maupun tindakan perlindungan dari pihak-pihak tersebut.
Oleh karena itu,redaksi tidak menyimpulkan adanya beking atau keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum.
Jika memang terdapat dugaan keterlibatan oknum organisasi, lembaga swadaya masyarakat,maupun oknum wartawan,aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusurinya secara profesional,transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Perlu diketahui,Indonesia memiliki sejumlah ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan mineral dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Ketentuan Pasal 158 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 161 UU Mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan,maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin atau sumber yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengatur larangan melakukan dumping atau pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin atau persetujuan yang dipersyaratkan.
Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009.Apabila terbukti terdapat kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,pelakunya dapat diancam pidana penjara 3 sampai 10 tahun serta denda Rp3 miliar sampai Rp10 miliar.
Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009.Apabila pencemaran terjadi karena kelalaian hingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ketentuan ini mengatur ancaman pidana penjara 1 sampai 3 tahun serta denda Rp1 miliar sampai Rp3 miliar.
Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009.Mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar, dengan memperhatikan ketentuan penerapan sanksinya.
Selain itu,PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban persetujuan lingkungan,perlindungan mutu air,serta pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku.
Adapun penjualan zat kimia yang digunakan dalam proses pengolahan emas juga perlu diperiksa legalitas pengadaan, penyimpanan,peredaran, dan penggunaannya. Ketentuan perizinannya bergantung pada jenis serta klasifikasi bahan kimia tersebut.
Masyarakat berharap Kapolda Lampung beserta jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung segera menindaklanjuti informasi dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
Aparat diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pengolahan emas,tetapi juga menelusuri asal-usul material emas, kepemilikan tempat pengolahan,penggunaan bahan kimia,hingga jalur distribusi dan penjualan hasil pengolahan.
Selain itu,Dinas Lingkungan Hidup dan instansi teknis terkait diharapkan segera mengambil sampel air sungai untuk dilakukan pengujian laboratorium guna mengetahui apakah benar telah terjadi pencemaran serta mengidentifikasi kandungan zat berbahaya apabila ditemukan.
Pemeriksaan juga perlu mencakup lokasi pembuangan limbah, instalasi pengolahan limbah,serta kemungkinan dampak terhadap ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat.
Masyarakat menilai, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin maupun mencemari lingkungan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga berharap penanganan dugaan pertambangan ilegal di Pesawaran dapat dilakukan secara serius sebagaimana upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Way Kanan.
JANGAN TUNGGU KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMAKIN MELUAS
Sungai bukan milik perseorangan ataupun kelompok tertentu.Sungai merupakan bagian dari ekosistem lingkungan yang keberadaannya harus dijaga demi kepentingan masyarakat luas.
Apabila benar limbah pengolahan emas dibuang secara sembarangan hingga menyebabkan ikan mati dan air sungai tidak dapat dimanfaatkan,maka persoalan tersebut harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
Pihak kepolisian, pemerintah daerah,Dinas Lingkungan Hidup,serta instansi pertambangan terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat aktivitas usaha yang diduga mengabaikan ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan hidup.
TIM REDAKSI KRIMSUS 86.COM akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(An/Red)






