RDP KOMISI D DPRD SULSEL DISOROT! BUPATI LUWU DIPERTANYAKAN, TAK HADIR BAHAS SENGKETA MASMINDO, NAMUN HADIR DI KOMISI III DPR RI

MAKASSAR, SULAWESI SELATAN | KRIMSUS86.COM — Ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Luwu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait sengketa lahan yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA) menuai sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tombak Keadilan.

Sorotan tersebut mengarah kepada Bupati Luwu dan jajaran pemerintah daerah yang disebut tidak menghadiri agenda pembahasan sengketa lahan yang melibatkan pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi.

Berita Lainnya

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu justru menghadiri agenda RDP Komisi III DPR RI di Jakarta.

Perbedaan kehadiran dalam dua forum kelembagaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mengawal persoalan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu.

LBH TOMBAK KEADILAN MINTA PENJELASAN

Melalui pernyataannya, Muh. Jufri, C.JI, dari LBH Tombak Keadilan mempertanyakan alasan ketidakhadiran Bupati Luwu dan pihak pemerintah daerah dalam RDP Komisi D DPRD Sulsel.

Menurutnya, persoalan sengketa lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Masmindo Dwi Area harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menilai, forum RDP merupakan ruang penting untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, meminta penjelasan, serta mencari solusi atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

LBH Tombak Keadilan juga meminta agar pemerintah daerah memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai alasan tidak menghadiri agenda tersebut.

KETERBUKAAN KONTRAK KARYA MASMINDO JADI PERHATIAN

Selain persoalan ketidakhadiran pemerintah daerah, tuntutan keterbukaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area juga masih menjadi perhatian pihak ahli waris.

Dokumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai dasar perizinan, wilayah kegiatan pertambangan, serta keterkaitannya dengan bidang tanah yang diklaim sebagai hak keluarga dan tanah adat rumpun Abd. Salam Abadi Tanduklangi.

Pihak ahli waris juga masih mempertanyakan tindak lanjut surat DPRD Sulsel kepada PT Masmindo serta hasil peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan Komisi D DPRD Sulsel.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi yang memadai mengenai hasil peninjauan lapangan maupun perkembangan konkret tindak lanjut permintaan keterbukaan dokumen tersebut.

LIMA PERTANYAAN MENUNGGU JAWABAN

LBH Tombak Keadilan mendesak Bupati Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah persoalan.

Di antaranya, alasan ketidakhadiran dalam RDP Komisi D DPRD Sulsel, perbedaan kehadiran dalam forum DPRD provinsi dan DPR RI, ada atau tidaknya pemberitahuan resmi, hasil peninjauan lapangan Komisi D, serta perkembangan permintaan keterbukaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area.

LBH Tombak Keadilan juga meminta DPRD Sulsel menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada masyarakat.

REDAKSI BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB

Redaksi KRIMSUS86.COM membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Luwu, Pemerintah Kabupaten Luwu, pimpinan DPRD Sulsel, Komisi D DPRD Sulsel, Komisi III DPR RI, serta manajemen PT Masmindo Dwi Area.

Seluruh pihak diharapkan memberikan penjelasan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta.

Perlu ditegaskan, ketidakhadiran dalam forum RDP tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian atau pembangkangan terhadap lembaga legislatif sebelum alasan resmi dan ketentuan undangan diketahui secara jelas.

Kini masyarakat menunggu klarifikasi Pemerintah Kabupaten Luwu.

ADA APA DENGAN KETIDAKHADIRAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DALAM RDP KOMISI D DPRD SULSEL?

Publik menantikan jawaban, sementara penyelesaian sengketa dan kepastian hukum atas tanah yang dipersoalkan tetap menjadi perhatian utama.

KRIMSUS86.COM — MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT, MENYUARAKAN KEBENARAN, DEMI KEADILAN.

Pewarta: MUH JUFRI SUL – SEL

Tim Redaksi KRIMSUS86.COM

Pos terkait