MUSI BANYUASIN | Krimsus86.com — Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perhatian publik. Berdasarkan dokumen struktur organisasi yang beredar, Bappeda Muba dipimpin Kepala Bappeda H. Mursalin, SE., MM., dengan Sekretaris Prima Karolina, SKM., M.Si., serta lima kepala bidang dan sedikitnya 21 pejabat fungsional.
Lima bidang yang tercantum dalam struktur tersebut yakni Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan; Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Keberadaan struktur organisasi tersebut dinilai menunjukkan besarnya peran Bappeda dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Namun, di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi birokrasi, publik juga mempertanyakan sejauh mana struktur tersebut mampu menghasilkan perencanaan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut bukan berarti menuding adanya pelanggaran ataupun kesalahan dalam struktur kelembagaan. Justru, keterbukaan informasi mengenai target dan capaian kinerja dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan pejabat.
Bappeda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, sinkronisasi program, pengendalian hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, kinerja lembaga tersebut idealnya dapat dilihat melalui indikator yang terukur, seperti target program, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Publik pun berharap pemerintah daerah dapat membuka informasi kinerja secara proporsional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa yang direncanakan, berapa targetnya, berapa anggarannya, bagaimana realisasinya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat menjadi sejumlah indikator yang dinilai penting untuk diketahui publik.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan daerah, ukuran keberhasilan Bappeda tidak semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan dalam struktur organisasi. Yang lebih utama adalah bagaimana proses perencanaan tersebut mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.
Dengan demikian, transparansi kinerja menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Publik tidak hanya membutuhkan struktur organisasi yang tertata, tetapi juga ingin melihat target, capaian, serta hasil nyata dari setiap proses perencanaan pembangunan.
(Enis//red)
