BANGGAI LAUT KROMSUS86.COM – Proses seleksi calon Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Paisu Moute Kabupaten Banggai Laut kembali menuai sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan ketidaktertiban tata kelola administrasi pendaftaran serta ketidakjelasan informasi yang disampaikan Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) terkait calon yang dinyatakan gugur.
Persoalan tersebut mencuat setelah salah satu calon yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diduga telah memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen pendaftaran sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam pengumuman seleksi.
Namun, keputusan menggugurkan calon tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Awak media yang berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Pansel mendapatkan keterangan yang dinilai tidak sesuai dengan informasi maupun fakta administrasi yang dipersoalkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana mekanisme penerimaan, pemeriksaan, pencatatan hingga penyimpanan dokumen para peserta seleksi dilakukan oleh panitia.
Lebih jauh, awak media juga memperoleh informasi bahwa berkas persyaratan salah satu calon diduga sempat berada atau dibawa ke sejumlah tempat, bahkan disebut-sebut dipegang oleh seseorang yang bukan merupakan bagian dari kepanitiaan seleksi.
Jika informasi tersebut benar, tentu menjadi persoalan yang patut ditelusuri. Sebab, dokumen pendaftaran calon pejabat strategis daerah semestinya dikelola melalui mekanisme administrasi yang jelas, tertib, aman, dan berada dalam tanggung jawab pihak yang berwenang.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh dokumen peserta telah diterima, dicatat, diverifikasi, dan disimpan sesuai prosedur. Termasuk siapa saja pihak yang memiliki kewenangan mengakses maupun memegang berkas pendaftaran tersebut.
Seleksi Direktur PDAM bukan sekadar proses pengisian jabatan, melainkan menyangkut masa depan pelayanan air bersih masyarakat Banggai Laut. Karena itu, prinsip transparansi, objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama Pansel.
Bupati Banggai Laut selaku kepala daerah sekaligus pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan Direktur Perumda diharapkan tidak menutup mata terhadap persoalan ini.
Pansel perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan alasan administratif yang menyebabkan calon tersebut dinyatakan gugur. Apabila terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan dokumen, mekanisme evaluasi dan koreksi juga perlu dijelaskan.
Jangan sampai proses seleksi yang seharusnya menjaring figur terbaik justru menimbulkan kecurigaan publik akibat lemahnya keterbukaan dan tata kelola administrasi.
Hingga persoalan ini mendapat penjelasan resmi, transparansi Pansel menjadi tuntutan publik. Sebab, jabatan Direktur PDAM Paisu Moute harus diisi melalui proses yang bersih, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui mekanisme yang menyisakan tanda tanya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua Pansel, Sekretaris Pansel, maupun pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
(Susanto laode//red)
