Tim Investigasi Desak Audit Menyeluruh, Mantan Kades dan Pensiunan Juru Ukur BPN Pertanyakan Asal-Usul SHM
BATURAJA, KRIMSUS86.COM – Program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting) KUD Minanga Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan terkait legalitas lahan, dugaan tumpang tindih penguasaan tanah, mekanisme verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga transparansi penggunaan dana program kini menjadi perhatian tim investigasi gabungan LSM Harimau bersama Tim Media OKU.
Penelusuran yang dilakukan tim menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait. Terlebih, program replanting tersebut disebut telah berjalan dalam dua tahapan dengan total luasan sekitar 451 hektare.
Sorotan semakin menguat setelah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKU, Joni Saiho, mengungkapkan bahwa instansinya tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL melalui pola kemitraan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi, pengawasan, serta kepastian legalitas lahan yang menjadi objek program.
KONFLIK AGRARIA MENJADI PINTU MASUK INVESTIGASI
Persoalan penguasaan lahan antara masyarakat dengan KUD Minanga Ogan disebut telah berlangsung cukup lama.
Perkembangan perkara hukum yang melibatkan sejumlah warga Desa Tanjung Manggus dan Desa Lunggaian, Kecamatan Lubuk Batang, terkait dugaan pengambilan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, turut menjadi perhatian tim investigasi.
Dalam perkara tersebut, sejumlah warga dilaporkan oleh mantan pengurus KUD Minanga Ogan berinisial F.S. dan kemudian memperoleh putusan bebas.
Tim menilai riwayat konflik agraria tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh dengan mencocokkan objek lahan, dokumen kepemilikan, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hubungan hukum para pihak terhadap bidang tanah yang kini menjadi bagian dari kegiatan replanting.
TIM TURUN KE LAPANGAN, KONDISI PERKEBUNAN JADI PERHATIAN
Dalam penelusuran langsung ke kawasan perkebunan KUD Minanga Ogan, tim mendapati akses masuk lokasi menggunakan portal dan dijaga sejumlah karyawan PT Minanga Ogan.
Tim juga melihat kondisi areal perkebunan yang telah mengalami perubahan fisik, mulai dari tanaman kelapa sawit muda, vegetasi semak, hingga sejumlah bidang yang tampak telah mengalami peremajaan.
Namun, di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, masih terdapat klaim penguasaan dan keberatan masyarakat terhadap legalitas sebagian lahan.
Persoalan yang disampaikan masyarakat meliputi status kepemilikan tanah, aset anggota koperasi, dokumen pertanahan, hingga dugaan keterkaitan sebagian areal dengan kawasan hutan.
Seluruh persoalan tersebut membutuhkan pencocokan data spasial, dokumen pertanahan, serta pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
DANA REPLANTING PULUHAN MILIAR, BAGAIMANA PROSES VERIFIKASINYA?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan program replanting KUD Minanga Ogan dilakukan melalui pola kemitraan.
Dalam prosesnya, verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan CPCL diinformasikan melibatkan PT Sucofindo sebagai surveyor.
Tim investigasi mempertanyakan apakah seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk identitas pekebun, luas bidang, koordinat lokasi, status penguasaan tanah, serta bidang-bidang yang masih menjadi objek keberatan masyarakat.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025, khususnya Pasal 57 sampai dengan Pasal 69, pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri.
Pasal 60 mengatur mengenai verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh surveyor yang ditunjuk Badan Pengelola Dana atas permintaan Direktur Jenderal.
Karena itu, surat penugasan surveyor, berita acara pemeriksaan, laporan hasil verifikasi CPCL, serta dokumen pendukung lainnya menjadi bagian penting yang perlu dibuka dan ditelusuri.
MANTAN KADES GUNUNG MERAKSA PERTANYAKAN ASAL-USUL SHM
Dalam penelusuran, tim menemui H. Siswanto, mantan Kepala Desa Gunung Meraksa periode 1994–2002.
Kepada tim, Siswanto mengaku tidak mengetahui adanya proses pengusulan maupun penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) KUD Minanga Ogan di wilayah Desa Gunung Meraksa selama dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Areal atau lahan wilayah Desa Gunung Meraksa hanya sebagai lahan pembantu. Sebagai Kepala Desa dahulu, saya tidak pernah ada pengusulan, tidak pernah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik KUD Minanga Ogan, khususnya Desa Gunung Meraksa. Tidak pernah ada tim desa, bahkan pihak Pertanahan OKU yang turun ke desa,” ungkap Siswanto.
Ia mempertanyakan asal-usul hak, alas hak, warkah, serta buku tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut.
Siswanto juga menyampaikan adanya dugaan keterkaitan sebagian wilayah dengan kawasan hutan. Ia merujuk pada putusan pengadilan dan penetapan eksekusi terkait persoalan lahan.
Menurut tim investigasi, dokumen dan objek tanah dalam putusan tersebut perlu dicocokkan secara teknis dengan bidang-bidang yang masuk dalam program replanting.
PENSIUNAN JURU UKUR BPN PERTANYAKAN PENCANTUMAN NAMANYA DALAM SHM
Persoalan lain disampaikan Parimin, seorang pensiunan PNS yang pernah bertugas sebagai juru ukur di BPN OKU.
Ia mengaku keberatan karena namanya tercantum sebagai juru ukur dalam dokumen SHM KUD Minanga Ogan yang berkaitan dengan wilayah Desa Gunung Meraksa.
“Saya tidak pernah sama sekali mengukur areal atau lahan KUD Minanga Ogan di Desa Gunung Meraksa. Bahkan tidak pernah ada BPN yang turun mengukur di Desa Gunung Meraksa pada saat itu,” ungkap Parimin.
Menurut keterangannya, persoalan pencantuman nama tersebut pernah disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah.
Keterangan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, surat ukur, peta bidang, buku tanah, serta riwayat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKU.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang perlu menelusuri bagaimana proses pengukuran dan penerbitan dokumen pertanahan tersebut dilakukan.
KADIS PERTANIAN OKU AKUI TIDAK DILIBATKAN SEJAK AWAL
Untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, tim LSM Harimau mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten OKU dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Joni Saiho.
Dalam keterangannya, Joni menyampaikan bahwa kegiatan replanting KUD Minanga Ogan tahap pertama telah berjalan sekitar 167 hektare.
Namun, ia mengaku Dinas Pertanian OKU tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan CPCL, verifikasi, maupun validasi melalui mekanisme kemitraan.
“Jadi pihak Dinas tidak pernah dilibatkan sama sekali dari awal pengusulan CPCL, verifikasi dan validasi KUD Minanga bersama PT Sucofindo. Kami Dinas Pertanian Kabupaten OKU tidak mengetahui proses tersebut. Setelah rekomtek turun, baru kami diminta oleh KUD untuk melakukan pendampingan,” jelas Joni.
Ia menambahkan, setelah muncul laporan masyarakat dan lembaga, pihaknya menerima permohonan pendampingan dari KUD terkait pelaksanaan kegiatan tumbang caping.
Meski demikian, Dinas Pertanian belum memberikan rekomendasi pendampingan sebelum melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Kami akan berkoordinasi dulu dengan Kementerian, karena kami juga tidak pernah sama sekali dilibatkan dan diajak. Tahu-tahu pihak KUD bersurat meminta pendampingan setelah dana bantuan cair dari BPDPKS,” ujarnya.
Pernyataan Kepala Dinas Pertanian tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pengawasan program.
MEKANISME KEMITRAAN DAN PENGAWASAN PERLU DIBUKA
Permentan Nomor 5 Tahun 2025 mengatur mekanisme pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui pola kemitraan, mulai dari perjanjian kerja sama, pengusulan, verifikasi, hingga pengawasan.
Pasal 57 mengatur perjanjian kemitraan antara koperasi dan perusahaan perkebunan, termasuk ruang lingkup kerja sama, pembiayaan, pendampingan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Sementara Pasal 59 dan Pasal 60 berkaitan dengan mekanisme pengusulan serta verifikasi. Adapun Pasal 65 dan Pasal 66 mengatur fungsi pengawasan sesuai kewenangan instansi terkait.
Dengan demikian, pelaksanaan program melalui pola kemitraan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tim investigasi menilai dokumen perjanjian kemitraan, persetujuan teknis, hasil verifikasi CPCL, surat penugasan surveyor, hingga laporan pengawasan perlu diperiksa secara transparan.
ESTIMASI NILAI PROGRAM MENCAPAI Rp27,06 MILIAR
Berdasarkan informasi luas kegiatan yang dihimpun tim investigasi, program replanting KUD Minanga Ogan mencakup dua tahapan, yakni:
– Tahap pertama sekitar 167 hektare.
– Tahap kedua sekitar 284 hektare.
– Total luasan sekitar 451 hektare.
Dengan menggunakan asumsi pagu pendanaan sebesar Rp60 juta per hektare, estimasi nilai dukungan program mencapai:
451 hektare × Rp60 juta = Rp27.060.000.000.
Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan luasan kegiatan dan asumsi pagu per hektare. Angka ini bukan merupakan kepastian jumlah dana yang telah dicairkan dan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kerugian negara.
Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan pendanaan, realisasi penyaluran, rekening penerima, kemajuan fisik pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Transparansi menjadi penting agar program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat benar-benar terlaksana sesuai peruntukannya.
LSM HARIMAU DESAK AUDIT DAN PEMERIKSAAN MENYELURUH
Atas berbagai persoalan tersebut, LSM Harimau bersama Tim Media OKU mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas lahan, riwayat penerbitan SHM, proses verifikasi CPCL, serta realisasi pendanaan program replanting KUD Minanga Ogan.
Secara khusus, tim mendorong:
1. Kementerian Pertanian dan BPDP melakukan evaluasi terhadap proses pengusulan, persetujuan, dan pelaksanaan program replanting.
2. BPN Kabupaten OKU memberikan penjelasan mengenai riwayat penerbitan SHM, warkah, buku tanah, surat ukur, dan peta bidang yang dipersoalkan.
3. PT Sucofindo memberikan klarifikasi mengenai proses verifikasi dan pemeriksaan lapangan CPCL sesuai surat penugasan dan kewenangannya.
4. Aparat penegak hukum menelaah dugaan ketidaksesuaian dokumen dan persoalan penguasaan lahan apabila ditemukan bukti awal yang cukup.
5. DPRD Kabupaten OKU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan KUD Minanga Ogan, PT Sucofindo, BPN, Dinas Pertanian, serta pihak terkait lainnya.
Tim berharap persoalan ini dapat dibuka secara transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam program.
Hingga berita ini disusun, Humas yang juga disebut sebagai pengurus KUD Minanga Ogan, Bapak Yoga, telah dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai konfirmasi, namun belum memberikan tanggapan.
Redaksi KRIMSUS86.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pengurus KUD Minanga Ogan, PT Sucofindo, BPN Kabupaten OKU, Dinas Pertanian, BPDP, Kementerian Pertanian, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Apabila terdapat penjelasan, bantahan, maupun dokumen pendukung dari pihak terkait, redaksi siap memuatnya secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
TIM INVESTIGASI GABUNGAN
LSM HARIMAU & TIM MEDIA OKU
(B. Yanto // Redaksi KRIMSUS86.COM)
