SINTANG, KALIMANTAN BARAT KRIMSUS86.COM – Dugaan aktivitas bongkar muat drum yang dikaitkan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke kawasan yang diduga menjadi lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, masih menjadi perhatian publik.
Sorotan tersebut mencuat setelah beredar pemberitaan klarifikasi dari media lain yang menyebutkan bahwa drum yang dipindahkan dalam aktivitas tersebut berada dalam kondisi kosong dan tidak berisi BBM.
Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari hak jawab yang patut dihormati. Namun demikian, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, kondisi drum serta tujuan aktivitas bongkar muat tersebut dinilai tetap perlu diverifikasi secara objektif dan independen.
Sejumlah pertanyaan masih membutuhkan penjelasan, di antaranya siapa yang melakukan pemeriksaan, kapan pemeriksaan dilakukan, serta apakah tersedia dokumentasi atau berita acara yang dapat membuktikan bahwa drum tersebut benar-benar kosong.
Seorang narasumber yang mengetahui persoalan tersebut, tetapi meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan bahwa setiap klarifikasi sebaiknya didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang drum tersebut kosong, tentu tidak menjadi persoalan untuk dilakukan pemeriksaan. Yang diperlukan adalah bukti dan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, keterangan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Persoalan ini turut memunculkan harapan agar Polsek Sepauk dan Polres Sintang melakukan penelusuran terhadap aktivitas kendaraan truk bernomor polisi KB 8840 GD yang sebelumnya menjadi sorotan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tujuan pengangkutan, aktivitas bongkar muat, serta kemungkinan keterkaitannya dengan distribusi BBM bersubsidi ke kawasan yang diduga menjadi lokasi PETI.
Aparat diharapkan tidak hanya berpedoman pada pemberitaan maupun klarifikasi yang beredar, tetapi juga melakukan verifikasi langsung berdasarkan fakta dan bukti di lapangan.
“Kalau memang tidak ada BBM, silakan diperiksa dan dijelaskan kepada publik. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas .
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi adanya distribusi BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya, penelusuran diharapkan dilakukan secara menyeluruh.
Pemeriksaan dapat mencakup asal-usul BBM, pihak yang melakukan pembelian, jalur pengangkutan, lokasi penyimpanan, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkannya.
Beberapa aspek yang perlu dipastikan antara lain:
1. Dari mana sumber BBM yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut?
2. Apakah terdapat keterkaitan dengan SPBU tertentu?
3. Siapa pihak yang melakukan pembelian dan pengangkutan?
4. Apakah terdapat lokasi penampungan BBM?
5. Siapa pihak yang menerima dan menggunakan BBM tersebut?
6. Apakah ditemukan bukti keterkaitan dengan aktivitas PETI di Desa Sekubang?
Seluruh pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan ekosistem, hingga persoalan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Kebutuhan operasional pertambangan, termasuk bahan bakar untuk menggerakkan mesin dan peralatan, juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan apabila aktivitas PETI terbukti berlangsung.
Oleh sebab itu, pengawasan tidak hanya perlu menyasar aktivitas pertambangan, tetapi juga kemungkinan jalur logistik yang mendukung kegiatan tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi maupun kesimpangsiuran informasi.
Hingga rilis ini disusun, dugaan keterkaitan aktivitas truk KB 8840 GD dengan distribusi BBM bersubsidi ke kawasan PETI Sekubang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi mendorong Polsek Sepauk dan Polres Sintang memberikan klarifikasi resmi serta melakukan langkah pemeriksaan apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup.
Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan aktivitas tersebut juga tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Prinsipnya, apabila drum memang kosong, fakta tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik membutuhkan kepastian berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan maupun bantahan.
(Diki Candra//Tim Redaksi KRIMSUS86.COM)
