Lampung Timur | Krimsus86.com
Pemerintah Desa Marga Batin, Kecamatan Way Karya, Kabupaten Lampung Timur, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada pekerjaan jalan usaha tani (onderlagh) di Dusun Margo Sari.
Penjabat (PJ) Kepala Desa Marga Batin, Ngatimin, menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian pembangunan bukan disebabkan pekerjaan fiktif, melainkan karena faktor bencana alam berupa banjir yang melanda wilayah Dusun Margo Sari sehingga proses pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah pekerjaan tersebut telah kami laksanakan. Memang sempat mengalami jeda karena bencana alam yang menghambat proses pembangunan, namun saat ini pekerjaan sudah kami selesaikan,” ujar Ngatimin, Minggu (28/6/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengawal pembangunan jalan onderlagh di Dusun Margo Sari. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelaksanaan pembangunan ke depan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Ngatimin, pelaksanaan pekerjaan telah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, di lapangan terdapat kendala yang tidak dapat dihindari akibat kondisi alam.
“Pemasangan batu dan penaburan pasir sebenarnya sudah selesai dikerjakan. Namun saat proses pembangunan berlangsung, banjir besar melanda Dusun Margo Sari sehingga material pembangunan ikut terbawa arus. Tercatat sekitar 11 rit pasir hanyut akibat banjir, sehingga pekerjaan harus dikerjakan kembali pada awal Agustus 2025,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini masih terdapat sedikit kendala pada proses demobilisasi, namun secara keseluruhan pembangunan jalan usaha tani onderlagh telah selesai sesuai dengan rencana.
“Kami berharap hubungan baik dengan insan pers terus terjalin. Kami juga terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari semua pihak agar pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Ngatimin.
(M.Dahlan//red)
