BANDAR LAMPUNG, KRIMSUS86.COM – Lembaga Mediasi dan Hukum Praktisi Keadilan Rakyat (LMH-PAKAR), melalui Tim Kuasa Hukum Calon Peratin Pekon Sukamarga Nomor Urut 2, Tomi Sanjaya, S.Pd., menyampaikan tanggapan tegas terhadap pernyataan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 10 November 2026, sebagaimana diberitakan media Radar Telusur News.
Ketua Tim Kuasa Hukum, D. Chandra, S.H., M.H., menilai bahwa kesimpulan mengenai tidak diperlukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak boleh diambil secara terburu-buru sebelum seluruh dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, khususnya persoalan daftar hadir pemilih, diperiksa secara menyeluruh dan objektif.
Menurut Chandra, penilaian terhadap keabsahan proses pemilihan harus didasarkan pada fakta, dokumen asli, serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemungutan suara.
“Kami menghormati DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun, kami mempertanyakan bagaimana dugaan pelanggaran administrasi dapat dinyatakan tidak fatal, sementara dokumen daftar hadir asli dan dugaan pembubuhan tanda tangan oleh pihak lain belum diperiksa secara terbuka dan objektif,” tegas Chandra.
HAMPIR 400 PEMILIH DISEBUT SIAP MEMBERIKAN KETERANGAN
Chandra mengungkapkan bahwa pihaknya bersama klien telah menghimpun hampir 400 pemilih yang menyatakan telah menggunakan hak pilih pada 29 Oktober 2026, tetapi mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir panitia saat proses pencoblosan berlangsung.
Menurutnya, para pemilih tersebut telah memberikan contoh tanda tangan sebagai bahan pembanding awal dan menyatakan kesiapan untuk dimintai keterangan oleh pejabat pemeriksa yang berwenang.
“Kami tidak sedang mempersoalkan siapa yang menang atau kalah semata. Yang kami persoalkan adalah kejujuran administrasi pemilihan. Jika benar pemilih tidak pernah menandatangani daftar hadir, tetapi dalam dokumen resmi terdapat tanda tangan atas nama mereka, maka harus dijelaskan siapa yang membuatnya, kapan dibuat, dan atas dasar kewenangan apa,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat serta-merta dijawab dengan alasan membludaknya jumlah pemilih ataupun adanya persetujuan saksi dari kedua calon.
Menurut Chandra, apabila benar terdapat kesepakatan untuk menghentikan proses absensi karena kondisi di lapangan, hal itu merupakan persoalan yang berbeda dengan dugaan pembubuhan tanda tangan atas nama pemilih.
“Persetujuan saksi untuk menghentikan absensi tidak otomatis memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk membubuhkan tanda tangan atas nama pemilih. Dua persoalan tersebut harus diperiksa dan dibedakan secara tegas,” tambahnya.
DPRD DIMINTA TIDAK MENGABAIKAN DUGAAN PELANGGARAN
Menanggapi pernyataan yang menyebut kekurangan dalam pelaksanaan pemilihan tidak bersifat fatal dan tidak memerlukan PSU, LMH-PAKAR meminta agar pandangan tersebut tidak dijadikan dasar untuk menghentikan proses pemeriksaan.
Chandra menilai, hasil RDP DPRD merupakan bagian dari proses penyampaian aspirasi dan pengawasan, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan mekanisme penyelesaian keberatan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Menghormati hasil pemilihan adalah satu hal, tetapi memastikan keabsahan administrasi penyelenggaraannya merupakan persoalan hukum yang berbeda. Jangan sampai pernyataan bahwa pemilihan sudah sesuai aturan justru menutup ruang pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menyatakan hingga 11 November 2026 belum menerima jawaban maupun keputusan tertulis dari Bupati Pesisir Barat atas Surat Keberatan dan Permohonan PSU Nomor 087/KH-PILPRATIN/X/2026 tertanggal 31 Oktober 2026.
Atas dasar itu, LMH-PAKAR meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas keberatan yang telah disampaikan.
LMH-PAKAR DESAK DOKUMEN ASLI DIAMANKAN DAN DIPERIKSA
LMH-PAKAR mendesak Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:
1. Mengamankan seluruh dokumen asli daftar hadir pemilih agar keutuhannya tetap terjaga.
2. Memeriksa dugaan pengisian atau pembubuhan tanda tangan setelah proses pencoblosan berlangsung.
3. Meminta keterangan panitia penyelenggara, para saksi dari kedua calon, serta pemilih yang namanya tercantum dalam daftar hadir.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap contoh tanda tangan yang telah diserahkan pihak pemohon melalui mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memberikan klarifikasi mengenai informasi adanya arahan melalui Camat Bangkunat pada 30 Oktober 2026 terkait pelengkapan administrasi daftar hadir pemilih.
6. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan.
“Kami menegaskan agar tidak ada pihak yang mengubah, mengganti, menghilangkan, ataupun merusak dokumen pemilihan yang sedang dipersoalkan. Seluruh dokumen asli harus dijaga keutuhannya demi kepentingan pemeriksaan,” tegas Chandra.
Ia juga menyatakan bahwa apabila pemeriksaan administratif tidak dilaksanakan secara objektif atau ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pemalsuan dokumen, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengaduan kepada lembaga pengawas dan pelaporan kepada aparat penegak hukum berdasarkan kewenangannya.
PSU HARUS DITENTUKAN BERDASARKAN FAKTA DAN HUKUM
Chandra menegaskan bahwa LMH-PAKAR tidak serta-merta menyatakan seluruh suara menjadi tidak sah hanya karena adanya persoalan pada daftar hadir pemilih.
Namun, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi persyaratan hukum untuk dilakukan tindakan korektif, termasuk PSU, maka pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak meminta siapa pun memenangkan klien kami. Kami hanya meminta agar fakta diperiksa, dokumen diuji, dan hukum ditegakkan. Jika tidak ada pelanggaran, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ditutup-tutupi,” pungkasnya.
LMH-PAKAR berharap Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat bersikap transparan, profesional, dan objektif dalam menangani keberatan tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat pekon.
D. CHANDRA, S.H., M.H.
Ketua Tim Kuasa Hukum Tomi Sanjaya, S.Pd.
Lembaga Mediasi dan Hukum Praktisi Keadilan Rakyat (LMH-PAKAR)
Bandar Lampung
(M.Dahlan//Redaksi)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA
