LEGALITAS TANAH PEMBANGUNAN SLB AUTIS HASRIANTI DI TAKALAR JADI SOROTAN, APARAT DIMINTA TELUSURI DOKUMEN KEPEMILIKAN

TAKALAR, KRIMSUS86.COM – Legalitas tanah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Hasrianti di Dusun Timporongan, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan menyusul adanya klaim sengketa kepemilikan atas objek tanah tersebut.

Persoalan ini mencuat setelah Zainuddin Dg Rewa mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat tanah atas nama Aminah Dg Nganne dan Hajja Sitti Hasnah. Ia mengaku tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tersebut dan mempertanyakan keabsahan administrasi pertanahan atas objek yang menurut keterangannya berkaitan dengan hak kepemilikan keluarganya.

Berita Lainnya

Zainuddin Dg Rewa menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dikuasai keluarganya secara turun-temurun sejak zaman kakeknya hingga saat ini. Menurutnya, riwayat penguasaan tanah tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang berkepanjangan.

Ia meminta instansi pertanahan dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap riwayat kepemilikan, dokumen alas hak, proses penerbitan sertifikat, serta administrasi pertanahan yang menjadi dasar diterbitkannya dokumen atas nama pihak lain.

Persoalan sengketa tanah tersebut juga berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polres Takalar. Zainuddin Dg Rewa menyampaikan bahwa dirinya saat ini berstatus sebagai terlapor dalam perkara tersebut.

Perkara itu tercatat dalam administrasi Reskrim dengan nomor R/LI-210/Res 1.2/2026 Reskrim, tertanggal 12 November 2026.

Meski demikian, status pelaporan tersebut perlu ditempatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara.

Atas kondisi tersebut, Zainuddin Dg Rewa meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Takalar agar mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas pembangunan SLB Autis Hasrianti sampai terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan tanah yang sedang disengketakan.

“Jangan sampai pembangunan tetap berjalan sementara status tanah masih dalam sengketa. Kami meminta agar pembangunan dihentikan sementara sampai persoalan ini mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Zainuddin Dg Rewa.

Menurutnya, permintaan tersebut bukan bertujuan menghambat pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, ia menilai bahwa legalitas lahan harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Zainuddin Dg Rewa juga berharap aparat penegak hukum serta instansi pertanahan dapat menelusuri seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa, termasuk asal-usul tanah, riwayat penguasaan, alas hak, hingga proses administrasi penerbitan sertifikat.

Transparansi dan pemeriksaan secara menyeluruh dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Takalar, maupun pihak-pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.

KRIMSUS86.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

(Mj@.19//Red)

Pos terkait