DUGAAN KORUPSI PENGADAAN BUKU TAHUN 2023, KEJARI BANDAR LAMPUNG PERIKSA 77 KEPALA SEKOLAH DAN MINTA PENGEMBALIAN DANA

BANDAR LAMPUNG | KRIMSUS86.COM – Dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku tahun anggaran 2023 di lingkungan sekolah Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandar Lampung disebut telah memeriksa sebanyak 77 kepala sekolah dan meminta pengembalian sejumlah dana terkait pengadaan buku tersebut pada Jumat (20/11/2026).

Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka menyebutkan bahwa nominal dana yang diminta untuk dikembalikan oleh masing-masing sekolah bervariasi, mulai dari sekitar Rp14 juta hingga lebih dari Rp100 juta, bergantung pada besaran anggaran dan pembelanjaan di masing-masing satuan pendidikan.

Berita Lainnya

Salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa puluhan kepala sekolah telah diminta mengembalikan dana tersebut kepada pihak Kejari Bandar Lampung.

“Ada 77 kepala sekolah yang terpaksa mengembalikan uang pengadaan buku pada Jumat, 20 November 2026 kemarin. Mereka diarahkan untuk mengembalikan dana tersebut secara diam-diam agar tidak diketahui publik,” ungkapnya, Minggu (22/11/2026).

Terpisah, sumber lain menyampaikan bahwa persoalan tersebut diduga bermula dari ketidaksesuaian mekanisme pembelanjaan buku di sekolah.

Menurut keterangannya, pembelian buku reguler yang kemudian dinilai tidak sesuai ketentuan disebut dilakukan karena mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

“Jangan sampai lagi-lagi kepala sekolah yang dikorbankan dalam persoalan ini. Padahal, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk siapa pihak yang memberikan arahan dan bagaimana mekanisme pengadaan buku itu berlangsung,” ujar sumber tersebut, Sabtu (21/11/2026).

Lebih lanjut, sumber itu menjelaskan bahwa pengembalian dana diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Dana yang disebut seharusnya dialokasikan untuk pembelian buku sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), diduga digunakan untuk membeli buku reguler.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengadaan buku di sekolah-sekolah.

Sumber tersebut juga menduga adanya keterlibatan pihak lain dalam proses pembelanjaan buku, termasuk kemungkinan pengondisian pengadaan oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung bersama pihak penerbit.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.

Persoalan ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Pasalnya, pengadaan buku merupakan bagian penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dan pemenuhan kebutuhan pendidikan peserta didik.

Sejumlah pihak berharap Kejari Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada pengembalian uang, tetapi juga menelusuri seluruh proses pengadaan, termasuk pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam kebijakan maupun pelaksanaannya.

“Kami berharap proses pemeriksaan berjalan transparan dan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya memulangkan uang, tetapi apabila ditemukan unsur tindak pidana, semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan arahan pembelanjaan buku tersebut.

Pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi mengenai informasi pemeriksaan terhadap 77 kepala sekolah maupun dugaan permintaan pengembalian dana pengadaan buku tahun 2023.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Kejari Bandar Lampung, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Penanganan perkara ini perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

(M. Dahlan/Tim Media PWDPI)

Pos terkait